JawaPos.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan ?kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar fenomena korupsi era Orde Baru (Orba) masuk menjadi salah satu materi dalam debat capres-cawapres di Pilpres 2019. Usulan inipun direspons sinis oleh partai utama pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Partai Gerindra.

Menurut anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiande, usulan tersebut menunjukkan partai yang dinakhodai Grace Natalie itu merasa paling bersih.

?”Ini PSI sok banget bersih ya?” ujar Andre kepada JawaPos.com, Rabu (5/12).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini menambahkan, dirinya sepakat adanya materi soal korupsi dalam debat capres-cawapres. Namun, materinya tidak hanya fokus pada korupsi era Orba.

Menurutnya, hal itu lantaran korupsi juga banyak terjadi sejak era Presiden pertama Indonesia Soekarno hingga saat ini. “Kalau mau bicara korupsi kenapa mesti di era Orde Baru saja? Dari zaman kemerdekaan saja sekalian kita bicara korupsi. Kenapa harus dibatas-batasi?” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahkan korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat banyak. Misalnya, dia mencontohkan, korupsi yang dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

?”Kenapa zaman Pak Jokowi nggak dibahas? Kader-kader partai pendukung Pak Jokowi kan banyak juga yang ditangkap KPK. Kenapa nggak kita bahas? Kenapa hanya Orde Baru saja?” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan, momentum Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember perlu menjadi semangat untuk membuka diskursus korupsi era Orde Baru. Beberapa waktu lalu, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.

“Diskursus itu nantinya bisa jadi usulan buat KPU agar korupsi Orde Baru masuk dalam materi debat capres-cawapres,” u?jar Antoni saat dikonfirmasi, Rabu (5/12).

Menurut Antoni, usulan materi tersebut jauh lebih mendidik masyarakat secara politik, ketimbang berkilah bahwa Soeharto bukan simbol Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

(gwn/JPC)