JawaPos.com – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO)? menang melawan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dalam sidang sengketa di Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu). Putusan Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk memasukan nama OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Tapi apabila OSO terpilih menjadi anggota DPD periode 2019-2024 maka harus mundur dari posisi Ketua Umum Partai Hanura. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum OSO, Herman Ka?dir mengatakan, pihaknya berencana mengadukan putusan Bawaslu ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pasalnya, merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), OSO wajib dimasukkan ke DCT tanpa adanya syarat lain. Sedangkan pada putusan Bawaslu ada syarat OSO wajib mundur dari jabatan fungsionaris di Hanura.

“Mungkin akan kami naikkan ke DKPP dan sentra Gakkumdu, karena putusan Bawaslu ini tidak sepenuhnya patuhi putusan PTUN. Kami keberatan dengan embel-embel,” ujar Herman di Kantor Bawaslu, Rabu (9/1).

Oleh sebab itu, Herman menilai putusan Bawaslu ini tidak mengakomodasi PTUN. Sehingga menurutnya, wajar OSO mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut.

“Jadi, kami nilai Bawaslu tidak mengakomodasi putusan PTUN, sebab putusan PTUN adalah final dan mengikat, sama dengan putusan MK,” katanya.

Sebelumnya, ?Bawaslu menggelar sidang gugatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam sidang tersebut, OSO memenangkan sengketa dengan KPU. KPU diwajibkan memasukkan nama OSO ke dalam DCT anggota DPD RI.
?
?Ketua Bawaslu Abhan melanjutkan, apabila OSO terpilih menjadi anggota DPD periode 2019-2024, maka OSO diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura, atau mundur dari kepengurusan partai. Namun, apabila tetap menjadi Ketua Umum Partai Hanura saat sudah terpilih menjadi anggota DPD, maka Bawalu meminta kepada KPU untuk mencoret OSO dari anggota DPD terpilih.

Editor      : Estu Suryowati
Reporter : Gunawan Wibisono