JawaPos.com – Ramainya isu penjualan Pulau Dua di Kepulauan Seribu membuat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) geram. Pasalnya, praktik penjualan pulau kecil di Indonesia melanggar konstitusi dan identitas bangsa sebagai negara bahari.

Untuk diketahui, Pulau kecil adalah salah satu hal yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah diperdagangkan secara terang-terangan oleh sekelompok orang yang mencari keuntungan jangka pendek.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati pun angkat suara dan menegaskan bahwa hal tersebut jelas-jelas melawan konstitusi Republik Indonesia, yaitu pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Praktik penjualan pulau kecil di Kepulauan Seribu DKI Jakarta, adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi. Pemerintah harus tindak tegas pelaku penjualan pulau di Kepulauan Seribu ini,” jelas Susan dalam keterangannya, Sabtu (16/3).

Selain itu, Susan pun menyampaikan penjualan pulau kecil bernama Pulau Dua Barat dan Timur merupakan ironi kedaulatan negara karena terjadi di halaman depan Ibu Kota Republik Indonesia.

“Di beranda Jakarta saja ini bisa terjadi dengan mudah. Bagaimana dengan pulau kecil lain di kawasan- kawasan yang minim pengawasan negara?” ungkap Susan.

Dalam Penelusuran KIARA, penjualan Pulau Dua Barat sebagaimana yang terdapat di dalam situs www.99.co itu bukan satu-satunya. Pihaknya pun menemukan hal serupa di dalam situs yang sama, yaitu penjualan pinggir pantai Pulau Tidung seluas 1.453 m² dengan total harga Rp3.632.500.000.

“Praktik penjualan pulau kecil di Kepulauan Seribu ini perlu diinvestigasi oleh pemerintah bersama dengan masyarakat,” tegasnya.

Pusat Data dan Informasi KIARA pada 2018 mencatat, dari jumlah 110 pulau lebih, setidaknya 60 pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu telah dimiliki oleh swasta. Berbeda dengan data Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu yang menyebut, hampir 90 persen pulau-pulau di Kepulauan Seribu telah dikuasai swasta.

“Fakta-fakta ini menjelaskan betapa kedaulatan di lautan Indonesia belum bisa tegak. Jika pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia terus dijual dan dimiliki oleh swasta, lalu bagaimana dengan keberlanjutan nasib masyarakat pesisir yang hidup di kawasan tersebut?,” pungkasnya.

Editor           : Bintang Pradewo

Reporter      : Reyn Gloria