MALANG KOTA – Niatan Dinas Pendidikan Kota Malang menggelar ujian sekolah berbasis komputer (USBK) belum sepenuhnya mendapat respons positif. Khususnya dari sekolah swasta.

Sebab sekolah swasta terkendala dana untuk menyediakan perangkat USBK. Jangankan untuk membeli piranti komputer secara lengkap, listrik saja ada yang masih nunut masjid.

SD Aisyiyah di Sumbersari misalnya, harus mengeluarkan dana Rp 13 juta untuk membeli server. ”Kalau komputer, kami tidak menganggarkan lagi, tetapi mengambil dua komputer dari ruang guru,” kata Walidah, guru kelas enam.

Persiapan USBK memang sedikit membuat sekolah harus mau ribet. Misal seperti listrik, sekolah ini belum ada rencana menambah daya. ”Numpang di masjid,” kata dia saat ditanya terkait aliran listrik untuk USBK mendatang.

Begitu pula di SD Iman dan Kasih Agung (Imka) Rampal Celaket. Di sekolah ini belum tentu mengikuti USBK. ”Belum seratus persen bisa USBK. Kami harus menambah budget  untuk server. Dan itu tidak sedikit biayanya,” keluh Kepsek Imka, Ita Agustin.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah MM menjelaskan, sekolah swasta yang tidak didanai sarana prasarana USBK layaknya sekolah negeri bisa berkonsultasi ke dinas. ”Tidak usah khawatir, kalau ada apa-apa tinggal bilang ke kami, nanti didiskusikan bersama,” kata Zubaidah. Apalagi, tahun ini disdik mengkhususkan permintaan hibah untuk sekolah swasta. ”Termasuk kalau kebingungan terkait ahli IT untuk sekolah, bisa menghubungi dinas, nanti dibantu,” tandas mantan kepala dinas sosial ini.

Zubaidah juga menampik bila USBK SD ini dianggap tergesa-gesa. Meski memang berat, karena sekolah khususnya sekolah swasta, harus menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Disdik yakin ini cara penting untuk meningkatkan digitalisasi sekolah.

Misalnya saja, untuk pengadaan server, ada biaya yang harus dikeluarkan sekolah antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Itu pun belum termasuk penambahan unit komputer. Meski besar, upaya ini dianggap disdik layaknya menabung masa depan.

”Memang kelihatannya berat. Biayanya tinggi. Tetapi pikirkan ke depannya. Karena ke depan, biaya untuk ujian jauh lebih sedikit sehingga dana bisa dialihkan ke kebutuhan lain,” ujar Ida, sapaan karib Zubaidah.

Dia menyatakan, sebenarnya antara ujian menggunakan kertas dan ujian berbasis komputer sama mahalnya. Malah, lebih mahal ujian berbasis kertas. ”Kalau ujiannya kertas, harus dihitung biaya pengadaan kertas, mengirim jawaban, soal, mencetak dan mengoreksi itu ada biayanya juga,” dalihnya.

Meski tak mau merinci berapa banyak biaya yang dikeluarkan disdik, untuk ujian berbasis cetak, dia menyatakan dananya sendiri hampir menyamai penganggaran komputer tahun ini. ”Khusus anggaran 2019, kami melakukan pengadaan 3.000 unit komputer SD dan SMP,” ujarnya.

Biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 40 miliar. Khusus 2018, 3.000 komputer ini didistribusikan ke 195 SD negeri dan 27 SMP negeri. ”Saya lupa detailnya bagaimana, namun ujian berbasis kertas itu hampir seperti USBK dananya dan setiap tahun selalu mengeluarkan dana sebesar itu,” kata dia.

Pengadaan komputer ini pun melalui sistem e-catalog. Tidak lagi melalui lelang.  Menurut dia, sistem e-catalog akan memperkuat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. ”Kalau e-catalog kita tidak pernah bersentuhan dengan penyedia. Kita hanya main di IT, sehingga Insya Allah boleh dikatakan kita sudah fair, betul-betul seratus persen,” katanya.

Di samping itu, dengan digitalisasi ujian, Zubaidah menyatakan, cukup banyak efisiensi yang terjadi. Di samping efisiensi anggaran, ada efisiensi waktu yang bisa juga digunakan sekolah untuk mengadakan acara tertentu di sekolah.

”Bisa saja waktu yang tersisa banyak dari digitalisasi sekolah ini, bisa digunakan untuk kegiatan lain. Semisal ada tambahan ekstrakurikuler atau mengaji bersama,” jelas pejabat eselon II ini.

Selain itu, dia menyatakan, adanya USBK ini bisa semakin meminimalisasi sontekan. ”Nanti sistem pengawasannya kami berikan kepada proctor,” kata dia.

Tugas proctor sendiri mengecek sistem yang error di dalam komputer. Kemungkinan besar, sudah tidak ada guru yang mengawasi di dalam kelas.

Pewarta               : Sandra
Copy Editor         : Amalia Safitri
Penyunting         : Abdul Muntholib