KOTA BATU – Dua bulan tahun anggaran 2019 berjalan, Pemkot Batu sudah menyerap angka pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 25 miliar. Bila dipersentasekan, itu adalah 16,38 persen dari total target Rp 152 miliar. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengaku cukup puas dengan capaian sementara tersebut.

Dirinci olehnya, pendapatan dari sektor pajak masih tetap mendominasi pendapatan di tahun ini. Dari total target senilai Rp 123 miliar, hingga dua bulan sudah terealisasi Rp 22 miliar atau 18,58 persen.

Di posisi kedua ada pemasukan dari retribusi daerah senilai Rp 642 juta atau 6,74 persen dari total target Rp 9,3 miliar. ”Untuk pendapatan pajak daerah yang tertinggi ialah pajak hotel, nilainya Rp 6,9 miliar dari target Rp 22,6 miliar,” terang Punjul. Angka serapan terendah menurutnya ada pajak bumi dan bangunan (PBB) yang baru menyerap Rp 1,1 miliar dari total target Rp 19,5 miliar. Hal serupa juga berlaku untuk penyerapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang terealisasi Rp 1,1 miliar dari total target Rp 28,6 miliar.

Selain pos pendapatan itu, Punjul juga menjelaskan bila penerimaan pajak hiburan, restoran, reklame, dan penerangan jalan, rata-rata sudah terealisasi 20–35 persen. ”Jadi untuk realisasi pendapatan pajak selain PBB dan BPHTB sangat bagus. Karena mampu terealisasi lebih dari 20 persen,” imbuhnya.

Untuk retribusi umum, Punjul menyebut bila retribusi parkir di tepi jalan umum masih cukup rendah. Nilai yang didapatkan baru Rp 42 juta dari total target senilai Rp 1,5 miliar. Hal serupa juga berlaku untuk penyerapan retribusi jasa usaha. Poinnya ada penyewaan bangunan milik daerah, retribusi parkir khusus, retribusi rumah potong hewan, dan pasar ikan.

Keempat poin itu baru menyumbang Rp 74,5 juta dari total target senilai Rp 1,7 miliar. ”Retribusi perizinan tertentu seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan pemberian izin trayek kepada orang pribadi masih minim. Dari target Rp 3 miliar masih tercapai Rp 21 juta atau 0,7 persen,” bebernya.

Masih adanya pos pendapatan yang belum maksimal diharapkan dia mampu segera ditangani organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurrohman.

Dia menyatakan, target peningkatan nilai PAD sebaiknya tidak hanya mengacu pada pendapatan dari PBB dan BPHTB saja. Keduanya memang mendapat plot target yang tinggi. Namun, dia yakin bila pos pendapatan lainnya dimaksimalkan, angka PAD Kota Batu bakal melambung lagi.

”Ya, wajar kalau pendapatan pajak dari hotel paling tinggi bahkan melebihi capaian dari PBB dan BPHTB, karena banyak wisatawan yang butuh menginap di hotel,” tuturnya. ”Harus bisa bedakan mana pajak PBB dan BPHTB.

Kalau BPHTB itu akan naik pendapatannya jika terjadi transaksi dan sertifikasi,” tambah Nurrohman. Selain pajak hotel, dia melihat ada potensi pendapatan yang cukup besar.

Yakni, berasal dari pajak restoran, tempat rekreasi, dan retribusi parkir. ”Agar berimbang, pajak retribusi, pajak hotel dan lain-lain itu harus dimaksimalkan, walau saat ini masih terkendala dengan perda,” paparnya.

Dia berharap, ke depan pemkot berani mengeluarkan rilis data hotel, restoran, dan  pasar swalayan yang belum berizin karena ada konsekuensinya pajak yang tidak dipungut. 

Pewarta               : Miftahul Huda
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Bayu Mulya
Fotografer          : Mochamad Sadheli