Apa jadinya jika orang membeli mobil, tapi tidak mempunyai garasi? Jalan perkampungan atau perumahan yang statusnya sebagai fasilitas umum, bisa ”dikuasai” sebagian orang untuk kepentingan pribadinya.

Jawa Pos Radar Malang menelusuri sejumlah daerah yang jalan perkampungannya dipenuhi kendaraan yang parkir di tepi jalan. Setidaknya ada sembilan titik. Di antaranya, Jalan JA Suprapto Gang I, Jalan Klayatan II, Jalan S. Supriyadi Gang II D, Jalan Plaosan Timur, Jalan Poso Raya Sawojajar, dan Jalan Joyo Raharjo (selengkapnya baca grafis).

Ketika siang hari, jalan perkampungan di beberapa kawasan tersebut masih normal. Bisa dilintasi pengendara. Juga cukup untuk simpangan dua kendaraan dari arah berlawanan. Tapi ketika malam harinya, mendadak menjadi parkiran.

Di Jalan J.A. Suprapto Gang I misalnya. Siang harinya tidak ada kendaraan yang parkir di tepi jalan. Boleh jadi pemiliknya sedang bekerja. Namun malam harinya, kendaraan berjejer terpakir di tepi jalan. Ruas jalan yang lebarnya sekitar 6 meter itu hanya berfungsi separo saja. Untungnya saat wartawan koran ini menelusuri jalan tersebut, tidak ada mobil dari arah berlawanan.

Sementara di Jalan Klayatan II (Sukun), banyaknya mobil yang terparkir di tepi jalan mengganggu pengguna jalan. ”Karena sebagian ruas jalan dibuat parkir mobil, dampaknya ya sering macet,” keluh Indriani, warga Klayatan.

Demikian juga di Jalan S. Supriadi Gang II-D. Sepanjang gang perkampungan itu penuh kendaraan yang parkir. ”Bagaimana tidak macet kalau jalanan dibuat parkir,” keluh Tegar, warga sekitar.

Di Jalan Plaosan Barat, kekesalan warga akibat banyaknya mobil yang parkir di tepi jalan sepertinya sudah memuncak. Di gapura memasuki gang perkampungan terpampang spanduk berisi tulisan ”Siapkan Garasi Sebelum Membeli Mobil. Jalan Kampung Adalah Milik Warga Ker. Bukan Garasi Mobil Pribadimu”. Tulisan itu seolah menyindir para pemilik mobil yang tidak mempunyai garasi. Di samping tulisan itu terdapat simbol larangan parkir.

Hal serupa juga terjadi di Jalan Poso Raya Sawojajar. Di sepanjang jalan itu terdapat tulisan ”Siapkan Garasinya Dulu Sebelum Beli Mobil”. Di bawah tulisan berhuruf kapital itu ada tulisan lebih kecil. Yakni, ”Jangan Rampas Hak Jalan Untuk Orang Lain”.

Sementara itu, Ketua RT 7 (Sawojajar) M. Shodiq menyatakan, banner itu dipasang oleh warga sejak enam bulan lalu. ”Warga jengkel melihat mobil diparkir sembarangan,” ujarnya ketika ditemui wartawan koran ini.

Shodiq mengaku sudah beberapa kali menegur warganya yang memarkir mobil di tepi jalan. Namun, mereka cuek. ”Sedangkan warga lain komplainnya ke saya,” keluhnya.

Senada dengan M. Shodiq, Ketua RT 6 Poniri juga mengalami hal yang sama. Beberapa warganya yang memarkir mobilnya sembarangan sudah ditegur, tapi tidak ada perubahan. ”Mungkin dinas perhubungan (dishub) bisa menangani hal ini (kendaraan parkir di tepi jalan),” katanya.

Di sisi lain, Poniri juga menyadari kondisi warganya yang memarkir mobil di gang perkampungan. ”Faktanya memang mereka tidak memiliki garasi. Ya mau gimana lagi,” terangnya.

Poniri mengaku sudah membahas dalam rapat RW. Namun, tidak menemukan solusinya. ”Kami pernah lapor ke dishub sehingga setiap mobil parkir di tepi jalan ditempeli stiker larangan parkir. Tapi hanya berlaku sekitar sebulan, setelah itu mereka parkir lagi,” tandasnya.

Pemkot Bakal Tindak Tegas Parkir Liar Perumahan

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang Kusnadi menegaskan, pihaknya akan menindak tegas jika ada kendaraan parkir di fasilitas umum. Termasuk gang perumahan. Tapi, pihaknya akan bertindak jika sudah mendapat laporan warga. ”Silakan warga melapor, kami akan tindak langsung,” kata Kusnadi.

Kusnadi mengimbau kepada warga Kota Malang agar berani melaporkan hal tersebut. Jadi, pihaknya bisa dengan mudah menindaklanjuti. ”Warga nggak perlu khawatir, kami akan tindak lanjuti,” imbuhnya.

Mantan Camat Lowokwaru itu menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan lurah dan camat di Kota Malang. Mereka diminta ikut menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan. Sebab, jalan perkampungan maupun perumahan itu termasuk fasilitas umum sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk parkir kendaraan. ”Kami akan kerja sama dengan Pak Lurah dan camat nanti,” tandasnya.

Kusnadi juga bakal bekerja sama dengan jajaran samping. Terutama pihak kepolisian untuk menertibkan. ”Karena penindakan itu ranahnya polisi,” tambah mantan Kadis Perdagangan ini.

Lebih lanjut, ada beberapa sanksi yang bakal diterapkan. Mulai menegur secara lisan hingga mencabut izin uji kir. Namun, sanksi pencabutan izin uji kir hanya berlaku untuk mobil box.

”Khusus mobil box bakal langsung dicabut izin kir-nya,” terangnya.

Lalu berapa personel yang disiapkan Dishub Kota Malang? Kusnadi menambahkan, berapa pun personel yang diperlukan akan disiapkan untuk penertiban. Jadi, kapan saja dibutuhkan masyarakat, pihaknya selalu siap. ”Termasuk juga tim dari jajaran samping tadi,” kata pejabat eselon II-B Pemkot Malang itu.

Legislator Wacanakan Perda Satu Mobil Satu Garasi

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abdurrochman menyatakan, pihaknya sudah mendengar keluhan masyarakat terkait banyaknya kendaraan yang parkir di ruas jalan perkampungan. Beberapa waktu lalu, dia studi banding ke DKI Jakarta. ”Sudah kami konsultasikan saat studi banding ke Jakarta. Ini mau saya garap dengan Pak Wali (Wali Kota Malang Sutiaji),” kata Abdurrcohman.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sempat berpikiran untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang satu mobil satu garasi. Tapi, rencana itu belum ditindaklanjuti. ”Targetnya juga belum kami tentukan. Kan harus menyesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru,” ucapnya.

Pria yang menjadi legislator melalui pergantian antar waktu (PAW) itu menambahkan, dampak positifnya berpotensi besar jika ada Perda tentang Satu Mobil Satu Garasi. Setidaknya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. PAD itu bisa dihasilkan melalui denda jika ada yang melanggar. ”Apalagi kami ingin meningkatkan pendapatan retribusi parkir mencapai Rp 8,5 miliar,” tutur Abdurrochman yang menyebut bahwa target retribusi parkir pada 2019 ini Rp 7,5 miliar.

Pewarta               : Imron Haqiqi, Imam Nasrodin
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Mahmudan
Fotografer          : Rubianto