JawaPos.com – Jelang pelaksanaan debat perdana, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendadak berniat merivisi beberapa poin visi-misi yang telah diberikan ke Komisi Pemilihan Umum RI (KPU). Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, perbaikan visi-misi ini tak akan banyak.

“Tidak banyak yang berubah. Intinya Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin ada perbaikan pada bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat,” katanya kepada wartawan, Jumat (11/1).

Dahnil menambahkan, perbaikan juga dibutuhkan untuk memperkuat referensi dan dasar utama dari visi-misi yang lebih berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Khususnya, kata dia, dengan memasukkan pembangunan ekonomi yang termaktub pada Pasal 33.

“Perlu ada penegasan bahwa Prabowo-Sandi ingin mengembalikan pembangunan ekonomi harus berlandaskan konstitusi yakni Pasal 33,” katanya.

Di sisi lain, Dahnil juga ingin memperkuat visi masa depan jika Prabowo-Sandi memimpin pemerintahan di 2019 mendatang. Pemerintahan Prabowo-Sandi ingin menghadirkan empat hal penting.

“Pemerintah Prabowo-Sandi yang ingin menghadirkan: aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua, rakyat yang utama. Selain itu, ada perubahan layout  visi-misi agar lebih menarik,” pungkasnya. 

Ditolak KPU

Menanggapi rencana revisi tersebut, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pada 9 Januari lalu, BPN mengirimkan surat kepada KPU perihal revisi visi-misi. Namun, pihak KPU menolak karena memang tidak diperbolehkan.

“Karena itu sekarang sudah melampai tahapan pencalonan, maka perubahan dokumen visi-misi program tidak diperbolehkan,” ujar Wahyu kepada JawaPos.com, Jumat (11/1).

Menurut Wahyu, KPU telah memberikan waktu untuk perubahan visi-misi kepada kedua pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Saat ini waktu perubahan itu telah habis. 

“Lah kan pada waktu itu juga ada tenggat waktu untuk perbaikan,” katanya.

Namun demikian apabila Prabowo-Sandi tetap memakai revisi visi-misi tersebut kepada masyarakat untuk sosialisi, maka KPU pun mempersilahkannya. Tapi visi-misi itu bukan yang resmi ada di KPU.

“Pemikiran dan konsep yang belum tercantum dalam dokumen visi-misi itu menjadi hak pasangan calon,” pungkasnya.

Editor           : Estu Suryowati

Reporter      : Igman Ibrahim, Gunawan Wibisono