alexametrics
30.5 C
Malang
Sunday, 3 July 2022

TAG

APBD

Dewan Beri 7 Catatan LKPJ

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang memberikan sejumlah catatan dalam persetujuan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2021.

Terminal Madyopuro Digelontor Rp 4,5 Miliar

Keinginan Pemkot Malang untuk menyulap Terminal Madyopuro menjadi terminal wisata sejak 2021 lalu bakal terwujud tahun depan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Wilayah Malang Raya dan Pasuruan Mei 2022

Bila dibanding dengan periode yang sama kuartal I tahun 2021 tumbuh positif sebesar 2,74%

Soal Penghapusan Honorer,Pemkot Batu Bakal Konsolidasi Bersama Seluruh Pemda

Pemerintah Kota Batu juga sudah memiliki ancang-ancang untuk rencana penghapusan honorer. Salah satunya dengan membuka lowongan 200 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Jika Honorer Dihapus, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Paling Terpukul

Pemerintah Kabupaten Malang masih menantikan petunjuk teknis untuk penghapusan honorer yang sedianya efektif November 2023. Sebab, jumlah tenaga honorer yang dibiayai APBD Kabupaten Malang cukup besar, yaitu 11 ribuan jiwa.

Jika Dipaksakan Mengkonversi Tenaga Honorer ke PPPK, APBD Bisa Jebol

Kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) mulai 2023 memaksa pemerintah daerah di Malang Raya untuk memutar otak.

Masih Banyak Pemda Suka Ecer-ecer APBD, Begini Kesimpulan Menkeu

JAKARTA – Kinerja pemerintah daerah (Pemda) belum maksimal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Komisi XI DPR R Senin (13/9).

Rp 116 Miliar Dana Desa Tahap ll Kabupaten Malang Siap Dicairkan

MALANG - Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang telah memasuki tahap kedua. Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang sudah mempersiapkan pencairan ADD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang.

Seret, Penyerapan Dana Cukai Rp 134 Miliar di Malang Raya

MALANG KOTA - Tingginya kasus Covid-19 serta adanya kebijakan PPKM Darurat membuat penyerapan APBD seret. Salah satu yang paling kentara yakni penyerapan alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT).

Refocusing, 3 Pemda Malang Raya Kepras Anggaran Rp 461 M

Tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang raya kian tak leluasa dalam menggeber pembangunan di tahun ini. Situasi pandemi membuat proses refocusing dan realokasi anggaran harus dilakukan lagi.

Latest news

- Advertisement -spot_img
/