Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang memberikan sejumlah catatan dalam persetujuan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2021.
Pemerintah Kota Batu juga sudah memiliki ancang-ancang untuk rencana penghapusan honorer. Salah satunya dengan membuka lowongan 200 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pemerintah Kabupaten Malang masih menantikan petunjuk teknis untuk penghapusan honorer yang sedianya efektif November 2023. Sebab, jumlah tenaga honorer yang dibiayai APBD Kabupaten Malang cukup besar, yaitu 11 ribuan jiwa.
Kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) mulai 2023 memaksa pemerintah daerah di Malang Raya untuk memutar otak.
JAKARTA – Kinerja pemerintah daerah (Pemda) belum maksimal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Komisi XI DPR R Senin (13/9).
MALANG - Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang telah memasuki tahap kedua. Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang sudah mempersiapkan pencairan ADD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang.
MALANG KOTA - Tingginya kasus Covid-19 serta adanya kebijakan PPKM Darurat membuat penyerapan APBD seret. Salah satu yang paling kentara yakni penyerapan alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT).
Tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang raya kian tak leluasa dalam menggeber pembangunan di tahun ini. Situasi pandemi membuat proses refocusing dan realokasi anggaran harus dilakukan lagi.
