SELAIN berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, Wali Kota Malang Sutiaji juga peduli terhadap kesehatan warganya. Buktinya, di 2022 ini, telah mengalokasikan dana Rp 140 miliar untuk menanggung premi asuransi kesehatan warga tidak mampu.
Ada sebanyak 823 ribu warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Ini bakal mengancam mereka terkait kebutuhan layanan administrasi pemerintahan lainnya.
BPJS Kesehatan Cabang Malang memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu atas pencapaian Universal Heatlh Coverage (UHC) pada tahun 2021.
Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Malang Raya memang terus meningkat. Hal itu juga didorong oleh pemerintah daerah agar bisa meraih predikat UHC (Universal Health Coverage). Hanya saja, khusus untuk Kabupaten Malang masih jauh dari harapan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mengimbau kepada warga Kota Batu yang mengalami kendala pembayaran iuran BPJS Kesehatan karena terkena PHK bisa melaporkan ke pemerintah desa.
Kesadaran warga Kota Malang menjadi peserta program BPJS Kesehatan masih perlu digenjot lagi. Pasalnya, masih ada sekitar 20.776 warga yang hingga kini belum terdaftar.
Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya (RSUB) dr Sri Andarini mengaku bila pihaknya masih belum menerima pencairan klaim BPJS Kesehatan. Kepada koran ini, dia menyebut masih ada tunggakan Rp 3 miliar dari klaim pasien Covid-19.
BPJS Kesehatan terus berinovasi memberikan kemudahan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satu inovasinya adalah dengan adanya penambahan layanan konsultasi dokter pada aplikasi Mobile JKN. Untuk mendapatkan layanan ini, pengguna cukup mengunduh atau memperbarui versi aplikasi Mobile JKN.
Buntut dari kebocoran 279 juta data peserta BPJS kesehatan, Bareskrim Polri menggeledah kantor BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat (Jakpus) selama 3 hari berturut-turut. Polisi menduga telah terjadi kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di sebuah situs bernama Raid Forum.
