KEPANJEN – Desa-desa di Bumi Kanjuruhan seolah tidak butuh uang saja. Sudah dijatah pemerintah pusat melalui dana desa (DD), tapi hanya sedikit yang mengajukan pencairan. Pada triwulan I 2022 misalnya, dari alokasi Rp 40,9 miliar, ternyata hanya terserap 26,4 miliar atau sekitar 18,67 persen (selengkapnya baca grafis)
Ada sebanyak 21 desa di Kabupaten Malang belum menerima Dana Desa (DD) di tahun ini. Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya sedang dalam proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sementara, 11 desa lainnya belum mengajukan.
MALANGÂ - Ini bisa menjadi kabar gembira bagi desa-desa di Bumi Kanjuruhan. Tahun depan, alokasi Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat bakal bertambah. Jika sebelumnya Rp 388 miliar, kini menjadi Rp 409,1 miliar. Jumlah DD yang bakal mengalir ke desa-desa di Kabupaten Malang ini disebut-sebut tertinggi se Jawa Timur.
KEPANJEN – Ini risiko jika 378 kepala desa (kades) di Bumi Kanjuruhan ceroboh dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Yang terjerat kasus korupsi dan bisa dibui.
Pemerintah Desa (pemdes) di Kota Batu belum seluruhnya mengajukan penyaluran dana desa (DD) tahap dua. Dari seluruh 19 desa di Kota Batu masih ada Desa Gunungsari dan Desa Bulukerto yang belum menyelesaikan syarat dan ketentuan. Idealnya semua desa dapat melakukan pengajuan mulai pertengahan tahun supaya optimalisasi program kegiatan dapat berjalan lancar.
Pemanfaatan dana desa, terutama di Kabupaten Malang mendapat sorotan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang dipimpin oleh Firli Bahuri itu mengingatkan para kades di Bumi Kanjuruhan agar menghindari lima titik rawan korupsi dana desa. Mulai dari proses perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ). Yakni potensi nepotisme atau kekerabatan, potensi menaikkan atau menurunkan harga, rekayasa dan tidak transparan, serta potensi laporan fiktif.
MALANG - Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang telah memasuki tahap kedua. Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang sudah mempersiapkan pencairan ADD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang.
Banyaknya pasien Covid-19 di sejumlah daerah yang meninggal dunia saat isolasi mandiri (isoman) menjadi perhatian serius Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM. Agar Kabupaten Malang tidak mengalami hal serupa, Sanusi menyiapkan tiga langkah untuk pasien isoman.
