Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo meminta masyarakat tetap menjaga semangat gotong-royong untuk mengatasi pwemasalahan bersama meski ekonomi sekarang sedang lesu.
JAKARTA - Tiga nama kader Partai Golkar disebut-sebut memiliki kans kuat menggantikan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR. Mereka adalah Ahmad Doli Kurnia, Melchias Marcus Mekeng, dan Adies Kadir.
KOTA BATU – Kontroversi seputar besaran gaji dan tunjangan anggota DPR RI masih menyisakan polemik. Menyusul buka-bukaan yang dilakukan anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti (KD) tentang penghasilannya sebagai wakil rakyat. Hal itu diungkapkan dalam obrolan bersama Akbar Faizal, mantan wakil rakyat yang kini aktif sebagai YouTuber.
JAKARTA – Rencana Pemerintah membatasi sekolah penerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) lewat jumlah siswa mendapat sorotan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menolak rencana yang tertuang dalam beleid Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Dalam juknis tersebut, disyaratkan sekolah penerima BOS minimal harus memiliki 60 murid.
Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang meresmikan gedung Bait Tahfidz Al-Qur'an dan Moderasi Beragama KH Bisri Mustofa. Peresmian gedung tersebut dibarengi dengan peletakan batu pertama gedung sport center kampus 3 UIN Maliki Malang.
RADAR MALANG – Kontroversi masih mengiringi keputusan Kimia Farma menunda pelaksanaan vaksin berbayar. Anggota DPR RI Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah membatalkan rencana jual beli vaksin Covid-19 tersebut.
Lebih dari 40 orang terkonfirmasi positif virus corona atau Covid-19 di lingkungan DPR RI. Puluhan orang itu terdiri atas anggota DPR, ASN, tenaga ahli (TA) dan staf penunjang lainnya di lingkungan gedung Wakil Rakyat itu.
RADAR MALANG – Rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jasa pendidikan, termasuk sekolah menuai sorotan. Anggota Komisi X DPR RI M Hasanuddin Wahid memprotes rencana tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang etis. Karena lembaga pendidikan seharusnya mendapat bantuan pemerintah.
