Meski belum kelar jalani kasus pidana korupsi yang pertama, mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bakal kembali menerima hukuman tambahan untuk perkara dugaan kasus gratifikasi dari sejumlah pengusaha.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) H Firli Bahuri menilai, Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa hadir dan berdiri paling depan dalam menghadapi hingga mengatasi ragam persoalan bangsa.
KEPANJEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian khusus terhadap kecurangan dalam tubuh lembaga pemerintah. Kemarin (24/1), komisi antirasuah itu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat kerja bersama seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemkab Malang.
KEPANJEN – Desa-desa di Kabupaten Malang banyak yang tidak punya kepala desa (kades) definitif. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang mencatat, hingga kini ada 19 desa di Bumi Kanjuruhan yang ”ditinggalkan” oleh pemimpinnya
KEPANJEN – Ini risiko jika 378 kepala desa (kades) di Bumi Kanjuruhan ceroboh dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Yang terjerat kasus korupsi dan bisa dibui.
BULULAWANG – Inspektorat Kabupaten Malang terus mendalami kasus sewa Tanah Kas Desa (TKD) Kuwolu di Kecamatan Bululawang. Setelah memeriksa bendara desa, kini dilanjutkan perangkat lain di desa tersebut.
Aroma korupsi menyeruak dari tanah kas desa (TKD) atau tanah bengkok di Desa Kuwolu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Setelah masyarakat melaporkan dugaan penyelewengan uang sewa tanah bengkok ke Polres Malang, inspektorat Kabupaten Malang langsung melakukan audit keuangan pemdes setempat.
JAKARTA – KPK kembali melakukan OTT (operasi tangkap tangan). Kali ini, Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur yang dikabarkan ditangkap bersama sejumlah orang, Selasa (21/9) malam. Namun KPK belum membeberkan kronologi operasi senyap ini.
Pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan koalisi masyarakat sipil mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/9). Hal ini merespon langkah Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri, resmi memecat 57 pegawai yang gagal asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021 mendatang.
