Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR) untuk desa-desa di Kabupaten Malang bakal terus digenjot. Ini sebagai upaya Pemkab Malang menyemangati pemerintah desa agar rajin menagih pajak daerah ke warga
Pemerintah Kabupaten Malang masih menantikan petunjuk teknis untuk penghapusan honorer yang sedianya efektif November 2023. Sebab, jumlah tenaga honorer yang dibiayai APBD Kabupaten Malang cukup besar, yaitu 11 ribuan jiwa.
Tak mau ada kasus salah penganggaran, Pemkot Batu juga tidak mau gegabah menjalankan instruksi Gubernur Jatim. Mereka perlu konsultasi ke Biro Keuangan Pemprov Jatim.
