KEPANJEN – Meski potensi alam melimpah, namun kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang terbatas. Tidak leluasa mengembangkan wisata, apalagi jika potensi tersebut berada di wilayah Perhutani.
Dugaan alih fungsi lahan Perhutani di hulu Sungai Sambong masih menjadi tanda tanya besar. Kepala Divisi Pengelolaan Hutan Perum Perhutani Bambang Jurianto menyatakan akan siap mendukung Pemkot Batu untuk memperbaiki daya dukung lahan yang lebih baik lagi. Menurutnya, kesadaran masyarakat petani untuk menjaga kelestarian lingkungan selama ini masih kurang.
Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Pantai Malang Selatan. Di sana, ada sejumlah bangunan dan ruko yang tidak tertata dengan baik. Sehingga bukannya menambah daya tarik wisatawan, justru bikin kurang nyaman. Kondisi ini yang disoroti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang
MALANG – Berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Malang, termasuk kasus-kasus ”kusut” yang tersandera oleh otoritas Perhutani, kemarin (20/4) dibedah, bahkan dikritisi di ajang Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat di kantor Jawa Pos Radar Malang. Ironisnya, ketika terjadi persoalan seperti banjir yang diduga imbas otoritas Perhutani, pemerintah daerah (pemda) yang kena getahnya.
MALANG – Ini masih seputar masalah kehutanan yang dibahas di Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat di kantor Jawa Pos Radar Malang kemarin (20/4). Yakni tentang adanya tumpang tindih regulasi dalam tata kelola hutan.
Bupati Malang, Sanusi mendorong moratorium penebangan hutan di Kabupaten Malang. Wacana ini menggaung dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di kantor Jawa Pos Radar Malang, hari ini, Selasa (20/4). Pasalnya, hutan gundul akan memicu bencana alam baik tanah longsor maupun banjir.
