alexametrics
22.9 C
Malang
Thursday, 7 July 2022

TAG

pungli

Dugaan Pungli di RSUD Kota Malang, Dinkes Sarankan Tempuh Jalur Hukum

Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Malang langsung bereaksi begitu mendengar kabar ada pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) Covid-19. Mereka berjanji mengusut kebenaran informasi tersebut. Jika memang benar ada pemotongan, pihak rumah sakit juga akan mencari oknum yang disebut-sebut tega memangkas insentif hingga 60 persen itu. Baca Berita Terkini nya di Radar Malang.

Inspektorat Pemkot Malang Tracing Dugaan Pungli Pemakaman Covid-19

Inspektorat Pemkot Malang akan melakukan tracing terkait dugaan pungli insentif tenaga pemakaman Covid-19. Langkan ini diambil setelah kemarin, Rabu (8/9), Wali Kota Malang Sutiaji menggelar koordinasi bersama inspektorat.

Tiga Instansi Dalami Dugaan Pungli Pemakaman Covid Kota Malang

Dugaan pungutan liar (punglu) dana pemakaman jenazah Covid-19 oleh oknum UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang terus bergulir. Wali Kota Malang Sutiaji mengaku telah memasrahkan pendalaman dugaan tersebut kepada pihak berwajib. Seperti diketahui sebelumnya, dugaan itu awalnya mencuat dari kesaksian sejumlah korban dan penggali makam atas ketidaksesuaian biaya pemakaman jenazah Covid.

Pungli Insentif Pemakaman, Wali Kota dan Kapolresta Beber Fakta Ini

MALANG KOTA – Tengara pungli (pungli) dan indikasi adanya penggelapan anggaran pemakaman jenazah Covid-19 di Kota Malang terus diusut. Selain Pemkot Malang, Polresta Malang Kota juga turun melakukan penyelidikan.

Marak Isu Pungli Pemakaman Covid-19, Kapolres Malang Lakukan Ini

MALANG – Munculnya isu pungutan liar (pungli) dalam pemulasaran jenazah Covid-19 di sejumlah daerah menimbulkan keresahan warga Kabupaten Malang. Apalagi hal itu dilakukan dalam situasi pandemi, saat kasus kematian korban Covid-19 semakin tinggi.

Tangkal Pungli e-KTP, Ini Yang Dilakukan Bupati Sanusi

MALANG – Terseretnya beberapa pejabat dalam pusara korupsi dan isu pungutan liar (pungli) e-KTP membuat Bupati Malang Drs H. M. Sanusi MM menuntut lebih. Seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) harus menunjukkan komitmennya untuk steril dari korupsi. Caranya dengan menginstruksikan OPD di jajarannya menjadi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Latest news

- Advertisement -spot_img
/