JawaPos.com – Perilaku melanggar etik yang dilakukan peneliti atau dosen mungkin sudah ada sejak lama. Termasuk model sitiran atau mengutip karya sendiri.

Tapi, perkembangan sistem teknologi informasi yang lebih maju membuat cara mengoreksinya jauh lebih mudah. Yang dulu tidak terdeteksi kini mudah diketahui.

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi tersebut sangat baik. Dengan demikian, para peneliti/dosen semestinya bisa sadar untuk tidak macam-macam.

Menerbitkan penelitian atau jurnal ke indeks internasional memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi peneliti atau dosen. Sebab, kualitas hasil penelitian terkadang diukur dari tingkat publikasinya. Dengan demikian, mereka akan mengejar publikasi di indeks-indeks yang diakui global seperti Scopus.

Selain itu, banyaknya publikasi internasional juga kerap dianggap sebagai cara mengukur kualitas dosen/peneliti. Ukuran itu juga berdampak dari segi karir.

Nah, mereka yang ingin cepat kerap kali melakukan pelanggaran etik. Yang penting, karyanya banyak dan dihasilkan secara cepat.

Padahal, itu pandangan yang keliru. Peneliti/dosen berkualitas adalah yang mengikuti etik. Mereka yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dibuat dan dipublikasikan.

Desakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) agar dosen/peneliti produktif itu hal yang wajar. Memang untuk meningkatkan peringkat Indonesia di level dunia.

Namun, itu harus diimbangi dengan penegakan etika. Sebab, “harga” seorang dosen dan peneliti, baik yang dimiliki negara maupun bukan, ada di etika.

Soal penegakan etika, itu harus diserahkan ke organisasi profesi. Sebab, yang memiliki kapasitas adalah orang-orang seprofesinya. Selain itu, di pemerintah, rawan conflict of interest.

Karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah cukuplah dengan membuat peraturan perundangan, kebijakan, dan pengawasan. Misalnya, setiap dosen/peneliti yang memiliki jabatan fungsional harus masuk organisasi profesi.

Karena di organisasi, dilakukan pengembangan, standar kompetensi, dan pedoman perilaku etik. Cara itu sekaligus ikut mengembangkan organisasi profesi.

Di organisasi profesi seperti kami (Himpenindo), sanksi bagi pelanggar etik sudah dirumuskan. Itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Jika ada indikasi pelanggaran, anggota diproses oleh majelis etik dan kehormatan peneliti (MEKP). Di situ dikaji di mana letak pelanggarannya.

Sanksinya pun ada. Misalnya, sanksi diberhentikan dari keanggotaan dan jabatan riset. Bagi yang berstatus ASN (aparatur sipil negara), sanksinya bisa bertambah.

Kami menyampaikan keputusan majelis etik kepada instansi tempat peneliti tersebut bekerja. Untuk memberikan sanksi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Kami juga mengontrol untuk memastikan sanksi itu dijatuhkan. 

*) Ketua Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo)

(Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Folly Akbar/c10/ttg)