alexametrics
26.1 C
Malang
Wednesday, 1 December 2021

PPKM Level 3, Pelaku Wisata Minta Tidak Ada Penutupan

KOTA MALANG-Tempat wisata yang terancam tutup saat PPKM Level 3 bulan depan dikhawatirkan oleh para kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kampung Tematik. Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Pokdarwis Kampung Tematik Isa Wahyudi hanya bisa pasrah jika kampung tematik tutup selama sepekan.

 

Padahal, baru sebulan ini beberapa kampung tematik buka. “Kami ikut saja apa kata pemerintah, yang penting ada solusinya,” katanya. Event virtual yang dilakukan sejak awal Oktober lalu juga segera berakhir akhir bulan ini. Sehingga kemungkinan acara virtual sejumlah kampung tematik pada akhir tahun belum terpikirkan. Sehingga tutupnya tempat wisata bakal sedikit mengecewakan para Pokdarwis. Namun mau bagaimana lagi, pria yang kerap disapa Ki Demang itu lebih menunggu keputusan bulan depan.

 

Hal yang sama juga dikeluhkan pengelola mal. Mal di ambang antara tutup dan diizinkan buka dengan sejumlah pembatasan. Salah satunya jumlah pengunjung yang hanya 50 persen. “Bakal drop lagi dan prediksi kami bisa hanya 30-40 persen,” kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang Suwanto.

 

Dia menambahkan okupansi pengunjung mal saat ini sudah mulai membaik di angka 70 persen. Namun kondisi bakal berubah saat PPKM level 3 bulan depan. Sehingga dia berharap ada sejumlah kelonggaran misal anak 12 tahun ke bawah boleh masuk.

 

Sementara itu pengelola wisata di Kota Batu kembali gundah gulana dengan rencana penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia menjelang Natal dan tahun baru hingga awal tahun 2022 mendatang. Karena jelas, hal itu akan berdampak adanya penurunan kunjungan wisata di Kota Batu.

 

Manager Marketing dan Public Relationship Jatim Park Group Titik S Aryanto  mengaku keberatan bila dalam penerapan PPKM Level 3 Nataru berdampak terhadap penutupan akses masuk menuju objek wisata.

 

Dia setuju saja PPKM Level 3 dilakukan tetapi kalau bisa tidak sampai menutup objek wisata dan penyekatan-penyekatan arus kendaraan menuju objek wisata. “Artinya pemerintah daerah bisa lebih fokus pada penertiban dan pembinaan,” ungkapnya.

 

Dia menegaskan, pemerintah pusat dan daerah benar-benar harus mempertimbangkan dari semua aspek. Yakni, tetap berupaya memulihkan perekonomian namun tetap mencegah terjadinya lonjakan Covid-19. “Apalagi sektor pariwisata, khususnya di Kota Batu selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya.

 

Senada, Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi mengaku siap saja melakukan regulasi yang akan ditetapkan. “Tapi yang kami minta jangan ada penyekatan di masa PPKM Level 3 itu,” tegasnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil 2 DPRD Kota Batu Heli Suyanto mengatakan, adanya wacana penerapan PPKM level 3 ini tentunya untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di musim liburan. “Tentu pemerintah pusat punya pertimbangan khusus untuk itu,” ungkapnya.

 

Hal ini tentunya akan menyebabkan dilema pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah harus mengegas sektor wisata untuk pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain pula harus mengeremnya untuk faktor kesehatan. “Kita tetap akan menerapkannya, karena itu memang instruksi dari pusat,” pungkasnya. (adn/ulf/lid)

KOTA MALANG-Tempat wisata yang terancam tutup saat PPKM Level 3 bulan depan dikhawatirkan oleh para kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kampung Tematik. Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Pokdarwis Kampung Tematik Isa Wahyudi hanya bisa pasrah jika kampung tematik tutup selama sepekan.

 

Padahal, baru sebulan ini beberapa kampung tematik buka. “Kami ikut saja apa kata pemerintah, yang penting ada solusinya,” katanya. Event virtual yang dilakukan sejak awal Oktober lalu juga segera berakhir akhir bulan ini. Sehingga kemungkinan acara virtual sejumlah kampung tematik pada akhir tahun belum terpikirkan. Sehingga tutupnya tempat wisata bakal sedikit mengecewakan para Pokdarwis. Namun mau bagaimana lagi, pria yang kerap disapa Ki Demang itu lebih menunggu keputusan bulan depan.

 

Hal yang sama juga dikeluhkan pengelola mal. Mal di ambang antara tutup dan diizinkan buka dengan sejumlah pembatasan. Salah satunya jumlah pengunjung yang hanya 50 persen. “Bakal drop lagi dan prediksi kami bisa hanya 30-40 persen,” kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang Suwanto.

 

Dia menambahkan okupansi pengunjung mal saat ini sudah mulai membaik di angka 70 persen. Namun kondisi bakal berubah saat PPKM level 3 bulan depan. Sehingga dia berharap ada sejumlah kelonggaran misal anak 12 tahun ke bawah boleh masuk.

 

Sementara itu pengelola wisata di Kota Batu kembali gundah gulana dengan rencana penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia menjelang Natal dan tahun baru hingga awal tahun 2022 mendatang. Karena jelas, hal itu akan berdampak adanya penurunan kunjungan wisata di Kota Batu.

 

Manager Marketing dan Public Relationship Jatim Park Group Titik S Aryanto  mengaku keberatan bila dalam penerapan PPKM Level 3 Nataru berdampak terhadap penutupan akses masuk menuju objek wisata.

 

Dia setuju saja PPKM Level 3 dilakukan tetapi kalau bisa tidak sampai menutup objek wisata dan penyekatan-penyekatan arus kendaraan menuju objek wisata. “Artinya pemerintah daerah bisa lebih fokus pada penertiban dan pembinaan,” ungkapnya.

 

Dia menegaskan, pemerintah pusat dan daerah benar-benar harus mempertimbangkan dari semua aspek. Yakni, tetap berupaya memulihkan perekonomian namun tetap mencegah terjadinya lonjakan Covid-19. “Apalagi sektor pariwisata, khususnya di Kota Batu selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya.

 

Senada, Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi mengaku siap saja melakukan regulasi yang akan ditetapkan. “Tapi yang kami minta jangan ada penyekatan di masa PPKM Level 3 itu,” tegasnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil 2 DPRD Kota Batu Heli Suyanto mengatakan, adanya wacana penerapan PPKM level 3 ini tentunya untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di musim liburan. “Tentu pemerintah pusat punya pertimbangan khusus untuk itu,” ungkapnya.

 

Hal ini tentunya akan menyebabkan dilema pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah harus mengegas sektor wisata untuk pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain pula harus mengeremnya untuk faktor kesehatan. “Kita tetap akan menerapkannya, karena itu memang instruksi dari pusat,” pungkasnya. (adn/ulf/lid)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru