MALANG KOTA – Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk membatasi pendirian toko modern akan mempunyai payung hukum. Itu jika Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian disahkan.

Keinginan membatasi toko modern itu disampaikan Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dalam sidang paripurna jawaban wali Kota Malang atas pandangan fraksi kemarin (18/9). Dalam ranperda tersebut juga dijelaskan mengenai pengelolaan toko modern. ”Salah satu poinnya, ya, pembatasan toko modern,” ujar Sutiaji.

Terkait pengelolaan toko modern, ke depannya juga akan berubah. ”Nantinya, toko modern akan menguatkan ekonomi kerakyatan, karena dikelola koperasi,” tutur mantan anggota DPRD Kota Malang itu.

Selain itu, Sutiaji juga menegaskan pentingnya segera disahkan empat ranperda lainnya. Di antaranya, Ranperda Perubahan atas Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang Tahun 2013–2018, Penyelenggara Reklame, Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Perubahan atas Perda Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pewarta: Aris Syaiful Anwar
Editor: Mahmudan