Radar Malang - Pemerintah Indonesia resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA pada periode Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diumumkan pada Senin, 2 Juni 2025, oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah melalui rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Diskon tarif listrik yang semula dijadwalkan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga energi ini harus dibatalkan karena keterlambatan proses penganggaran.
Proses administrasi yang tidak selesai tepat waktu membuat implementasi diskon tidak memungkinkan dilakukan secara efektif dalam dua bulan ke depan.
Baca Juga: Dapur MBG Ketiga Berlokasi di Jalan Tlogowaru,Kecamatan Kedungkandang Beroperasi 1 Juli
Keputusan ini berlaku secara nasional, termasuk wilayah Batam dan Kepulauan Riau. Masyarakat yang semula menunggu diskon ini tentu merasa kecewa, terutama kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada subsidi tarif listrik. Namun, pemerintah telah menyiapkan alternatif kompensasi yang diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih langsung.
Sebagai pengganti diskon tarif listrik, pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025. Bantuan ini ditargetkan untuk pekerja dan guru honorer dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya hidup mereka yang selama ini cukup terdampak oleh kenaikan tarif listrik dan harga kebutuhan pokok.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penggantian program ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat langsung dirasakan oleh penerima manfaat.
Baca Juga: Genjot Penjualan Motor Listrik, Store United E Motor Berikan Banyak Diskon
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk mencari solusi jangka panjang dalam penanganan tarif listrik dan subsidi energi. Mereka akan terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Di sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat ekonomi menilai pembatalan diskon ini sebagai keputusan yang realistis mengingat situasi fiskal saat ini. Namun, mereka berharap program BSU dapat disalurkan dengan cepat dan transparan agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.
Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan pengeluaran dan memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah secara optimal. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk tetap bersinergi menghadapi tantangan ekonomi ke depan. (Rizz)
Editor : Aditya Novrian