KEPANJEN – Keberadaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi menimbulkan masalah. Risiko yang kemungkinan menimpa desa adalah perebutan napas antara KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab, keduanya sama-sama unit usaha yang mengandalkan modal dari dana desa (DD).
Apalagi jika koperasi desa (kopdes) dan BUMDes bergerak di bidang yang sama. Misalnya sama-sama menyediakan logistik untuk mencukupi kebutuhan warga desa.
”Oleh karena itu, butuh peran Pemdes. Jangan sampai unit usahanya sama dengan BUMDes maupun UMKM di sana. Nanti jadinya kanibal,” ujar Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya (UB) Joko Budi Santoso SE ME kemarin.
Dia menyarankan agar KDKMP dan BUMDes bersinergi. Misalnya, BUMDes berperan sebagai penyedia bahan baku, kemudian KDMP memasarkan di gerai miliknya. Hal itu bisa dilakukan lantaran tidak semua BUMDes memiliki gerai atau toko untuk memasarkan produknya.
Untuk pengelolaan KDKMP, Joko mengatakan, banyak yang merupakan pembentukan baru. Tapi beberapa juga ada yang hanya ganti baju dari koperasi lama di desa tersebut. Untuk yang ganti baju tersebut, menurutnya hal tersebut bisa saja dilakukan.
“Itu lebih karena sudah ada embrio ketimbang membentuk baru, walaupun secara formalitas harus dibentuk baru. Sepanjang pembentukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) ya tidak apa-apa,” ujar dia.
Di Desa Ternyang, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sudah beroperasi meski belum memiliki gedung baru. Sementara ini meminjam gedung milik desa. Lokasinya di sisi timur kantor desa, sedangkan BUMDes satu kompleks dengan kantor desa.
KDMP Ternyang menyediakan komoditas seperti beras, telur, gas LPG, dan pupuk. Sementara BUMDes bergerak di bidang penggemukan sapi, ternak ikan lele, dan perkebunan jeruk.
