Naskah Akademik Ranperda Kabel Bawah Tanah Batal Dibahas Tahun Ini
MALANG KOTA, RADAR MALANG - Naskah akademik ranperda penanaman kabel bawah tanah atau ducting belum menjadi prioritas pembahasan pada tahun ini. Itu karena ada beberapa ranperda lain yang sudah masuk prioritas pembahasan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menjelaskan, semula naskah akademik ranperda ducting diusulkan untuk disusun dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.
”Namun karena pertimbangan waktu dan ada beberapa ranperda lain yang naskah akademiknya masuk prioritas, maka tidak jadi (dibahas) tahun ini,” jelas dia, kemarin (6/11).
Dito memberi contoh yang masuk prioritas tahun ini adalah ranperda penyakit menular, ranperda CSR, dan ranperda ekonomi kreatif. ”Beberapa ranperda itu mengantre untuk dibahas naskah akademiknya,” sambung dia.
Jika pada 2027 ranperda ducting belum direspons, akan dilakukan perembukan. Tujuannya untuk menentukan apakah ranperda ducting masuk inisiatif legislatif atau pemkot. Dito mengaku kecewa karena ranperda ducting tidak masuk prioritas.
Apalagi, dengan kondisi jaringan kabel di Kota Malang yang kurang tertata bisa mengganggu estetika dan keamanan.
Padahal, dengan adanya naskah akademik ranperda ducting, Dito hasilnya bisa menemukan skema yang cocok untuk penataan kabel.
”Kalau dari kajian internal, baik Komisi C DPRD Kota Malang maupun Fraksi NasDem-PSI, ada beberapa skema yang bisa dilakukan,” beber legislator NasDem tersebut.
Skema yang dimaksud seperti joint full sharing. Artinya, satu tiang untuk banyak provider. Tiang tersebut harus dibangun pemkot.
Selain joint full sharing, ada skema kerja sama badan usaha. Bila itu dipilih, perlu ditentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap tiang di setiap ruas jalan.
