NASIONAL - Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan tarif pajak baru pada tahun 2026, meski target penerimaan pajak meningkat cukup signifikan.
Dilansir dari Media Lokal, strategi pemerintah akan fokus pada penertiban aktivitas ekonomi ilegal, atau ekonomi bayangan (shadow economy), melalui penguatan sistem administrasi dan penegakan kepatuhan, bukan membebani masyarakat dengan pajak tambahan.
Melalui Compliance Improvement Program (CIP), pemerintah akan menargetkan sektor seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, emas, perikanan, serta aktivitas informal online yang selama ini sulit terpantau pajak.
Semua ini dilaksanakan dengan prinsip keadilan, UMKM tetap dipermudah dengan fasilitas pajak seperti PPh final 0,5%, sementara hanya pelaku ekonomi ilegal yang akan ditindak tegas.
Transformasi administratif akan didorong lewat modernisasi sistem seperti Coretax, integrasi data NIK-NPWP, dan peran pemungut pajak yang lebih luas termasuk penyedia platform e-commerce. Semua itu dirancang agar penegakan pajak lebih efisien dan tanpa membebani pedagang kecil bahkan tetap memfasilitasi UMKM. (cj)
Editor : A. Nugroho