Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

700 Titik BTS Disorot Satpol PP Kabupaten Malang, Ternyata Ini Sebabnya

B
PENERTIBAN: Satpol PP Kabupaten Malang menyegel tower di Desa Kemantren, Jabung beberapa waktu lalu.
PENERTIBAN: Satpol PP Kabupaten Malang menyegel tower di Desa Kemantren, Jabung beberapa waktu lalu.

Advertisement

KEPANJEN, RADAR MALANG – Sebanyak 700 titik Base Transceiver Station (BTS) di Bumi Kanjuruhan dalam pemantauan. Satpol PP Kabupaten Malang sudah mendaftar tower mana saja yang akan ditindak. Namun sebelumnya dipanggil terlebih dahulu perusahaan operasi menara telekomunikasi tersebut.

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Indra Gunawan mengatakan, dalam rapat koordinasi pada Rabu lalu (3/6) didapati 700 menara BTS. Jumlah tersebut berasal dari pengawasan rutin satpol PP. “Itu milik 26 PT operator. Kami masih pelajari izin-izinnya semua,” terang dia.

Advertisement

Dia mengatakan, 700 titik tersebut belum teridentifikasi pelanggarannya.

Oleh karena itu, klarifikasi dari pemilik tower perlu dilakukan. Kini, pihaknya tengah memanggil 26 operator tersebut ke kantor dengan mengirim surat ke mereka.

 ”Setidaknya, dari sana akan diketahui mana yang izinnya masih berlaku, sedang dalam proses, atau belum ada sama sekali,” terangnya.

Advertisement

Indra menyebut, proses pemanggilan masih awal dari upaya penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pihaknya tidak menutup kemungkinan ada tower BTS yang masuk kategori bodong alias tanpa izin. “Bisa jadi nanti ada lagi di luar data 700 titik itu,” kata dia.

Satpol PP akhir-akhir ini rutin mengecek sumber-sumber pendapatan daerah seperti reklame dan menara BTS. Khusus menara sinyal, sejak Januari lalu sudah menindak dua menara. Masing-masing satu titik di Kecamatan Kromengan dan Jabung. Sejauh ini hanya menara di Jabung yang dinyatakan bermasalah. Hal itu karena tower berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Lanud Abdulrachman Saleh.

Rencananya, tower setinggi 42 meter di Desa Kemantren, Kecamatan Jabung itu akan dibongkar. Tapi pihak operator masih berkoordinasi dengan Lanud Abd. Saleh untuk menentukan titik mana yang boleh di bangun.

 “Sementara yang di Kromengan bukan karena belum ada izin, tapi karena ada warga di luar radius minta kompensasi. Makanya disegel untuk di selesaikan terlebih dahulu,” tandas mantan Camat Pujon itu. (biy/dan)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Masih Bandel, Akhirnya Satpol PP Kota Malang Serukan Boikot PKL Jalan Veteran 

Masih Bandel, Akhirnya Satpol PP Kota Malang Serukan Boikot PKL Jalan Veteran 

Tak jera meski berkali-kali ditertibkan, Satpol PP Kota Malang mengajak konsumen boikot PKL Jalan Veteran. Hal itu disuarakan karena PKL masih berderet di sepanjang jalan veteran, terutama di depan Universitas Brawijaya.

Tempat Hiburan Malam The Souls Diduga Tetap Beroperasi meski Sudah Diperingatkan Satpol PP, DPRD Kota Malang Tegas Minta Ditutup

Tempat Hiburan Malam The Souls Diduga Tetap Beroperasi meski Sudah Diperingatkan Satpol PP, DPRD Kota Malang Tegas Minta Ditutup

The Souls kembali disorot DPRD Kota Malang setelah diduga masih beroperasi diam-diam lewat live TikTok. Dewan meminta Satpol PP bertindak tegas dan menutup jika melanggar perda.

Satpol PP Kabupaten Malang Tertibkan 42 Reklame Bermasalah, Banyak Tak Berizin dan Rusak

Satpol PP Kabupaten Malang Tertibkan 42 Reklame Bermasalah, Banyak Tak Berizin dan Rusak

Satpol PP Kabupaten Malang menertibkan 42 reklame bermasalah hingga akhir Mei 2026. Mayoritas reklame dibongkar karena izin mati dan kondisi konstruksi membahayakan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer