MALANG KOTA – Komposisi belanja daerah Pemkot Malang dalam APBD 2027 kembali disorot. Penyebabnya karena persentase belanja modal sangat minim, sekitar 5 persen. Jika dikonversikan ke angka, nominalnya Rp 127,2 miliar.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Agoes Marhaenta mengatakan, minimnya belanja modal itu terjadi karena komposisi belanja daerah masih didominasi pos operasional. Belanja operasional diproyeksikan sekitar Rp 2,40 triliun atau 94,9 persen.
Sementara total belanja daerah dalam APBD 2027 senilai Rp 2,405 triliun.
Legislatif menilai komposisi itu perlu dikaji ulang karena belanja modal berkaitan langsung dengan Pembangunan infrastruktur. Seperti penanganan jalan rusak, kemacetan, drainase, dan banjir. ”Proporsi belanja modal yang sangat minim dikhawatirkan menjadi menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur fisik,” kata dia.
Untuk meningkatkan proporsi belanja modal, dewan mendesak Pemkot Malang melakukan rasionalisasi belanja operasional. Pos perjalanan dinas, makanminum, dan rapat bisa dikurangi. Itu ditujukan untuk meningkatkan alokasi belanja modal produktif.
Baca Juga: APBD Perubahan Kota Malang Disahkan, Anggaran Naik Rp 154 Miliar
Agoes menekankan, anggaran belanja modal minimal di angka Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar. Sehingga mampu mempercepat penanganan sejumlah persoalan perkotaan. ”APBD jangan sampai terkesan habis untuk operasional birokrasi, bukan untuk investasi publik,” ucapnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang Suryadi juga menyoroti penurunan belanja modal Pemkot Malang. Bukan meningkat, pos belanja itu malah mengalami penurunan 10,6 persen disbanding tahun 2026.
Di sisi lain, Suryadi menyatakan, tema Pembangunan 2027 menekankan penguatan layanan dasar dan infrastruktur yang mendukung produktivitas daerah. Dia menambahkan, prioritas daerah secara eksplisit mencakup infrastruktur fundamental, penanganan banjir, kemacetan, RTH dan lingkungan.
”Pemkot harus memastikan penurunan tersebut tidak mengorbankan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar,” tegas Suryadi. Golkar mendorong belanja modal bisa dikaji dan dipertajam. Berdasar Tingkat urgensi dan dampaknya terhadap produktivitas serta kualitas hidup masyarakat. (adk/by)
Editor : Aditya Novrian