Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Setelah Kota Malang, Giliran DPRD Kabupaten Malang Didatangi KPK Hari Ini

B
Suasana ruang rapat DPRD Kabupaten Malang dengan penjagaan ketat karena KPK menggelar rapat bersama, Kamis (24/9). (Biyan Mudzaky Hanindito/Radar Malang)
Suasana ruang rapat DPRD Kabupaten Malang dengan penjagaan ketat karena KPK menggelar rapat bersama, Kamis (24/9). (Biyan Mudzaky Hanindito/Radar Malang)

Advertisement

KEPANJEN, RADAR KANJURUHAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat tertutup di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (24/9). Sejumlah kepala dinas Pemkab Malang terlihat keluar masuk ruang rapat yang berlangsung sejak pukul 08.00 tersebut.

Rapat digelar dalam rangka koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola Pemkab Malang. Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Muhammad Nur Fuad Fauzi membenarkan adanya agenda tersebut.

“Acaranya sudah berlangsung sejak pukul 08.00,” kata Fuad saat ditemui di lokasi.

Advertisement

Pantauan Jawa Pos Radar Kanjuruhan sekitar pukul 11.30, suasana di gedung DPRD Kabupaten Malang tampak lebih tertutup dari biasanya. Sejumlah petugas keamanan berjaga di gerbang utama dan area depan ruang sidang paripurna di lantai dua.

Beberapa kepala dinas juga terlihat keluar masuk ruangan. Dari luar ruang rapat, suara pemateri sesekali terdengar, meski materi yang disampaikan tidak terdengar jelas. Saat pintu ruangan terbuka, tampak materi mengenai anggaran ditampilkan pada layar monitor.

Advertisement

Kepala Dinas Diminta Jelaskan Anggaran

Sejumlah kepala dinas yang ditemui wartawan menyebut pembahasan rapat berkaitan dengan anggaran di masing-masing perangkat daerah. Mereka disebut mendapat sejumlah pertanyaan mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Namun, tidak diketahui secara pasti perangkat daerah mana saja yang menjadi bagian dari pembahasan tersebut.

Fuad juga tidak menjelaskan materi maupun pertanyaan yang disampaikan dalam rapat. Dia meminta informasi lebih lanjut ditanyakan kepada pihak yang berwenang.

“Monggo nanti ditanyakan ke yang berwenang saja, ngapunten,” ujarnya.

Hingga siang, rapat masih berlangsung secara tertutup. Belum ada penjelasan lebih rinci mengenai hasil evaluasi maupun poin khusus yang disampaikan KPK kepada Pemkab Malang.

Advertisement

Artikel Terkait

GMNI Soroti Enam Persoalan, DPRD Kabupaten Malang Setujui Tes Urine 50 Legislator

GMNI Soroti Enam Persoalan, DPRD Kabupaten Malang Setujui Tes Urine 50 Legislator

GMNI Malang menyampaikan enam isu kepada DPRD Kabupaten Malang, termasuk usulan tes urine bagi 50 anggota dewan.

“Perisai” Guru Disiapkan, DPRD Targetkan Ranperda Tuntas Dua Bulan

“Perisai” Guru Disiapkan, DPRD Targetkan Ranperda Tuntas Dua Bulan

DPRD Kabupaten Malang menyiapkan ranperda perlindungan guru untuk memberi kepastian penyelesaian konflik pendidikan secara terarah.

Gerindra Kabupaten Malang Tunggu Keputusan Mahkamah Partai soal Status UAM setelah Terlibat Kasus Narkoba

Gerindra Kabupaten Malang Tunggu Keputusan Mahkamah Partai soal Status UAM setelah Terlibat Kasus Narkoba

DPC Gerindra Kabupaten Malang masih menunggu keputusan Mahkamah Partai terkait polemik UAM. DPC menegaskan kewenangan sanksi berada di tingkat DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer