MALANG KOTA – Pusat Perbelanjaan di Kota Malang belum sepenuhnya pulih setelah terdampak pandemi Covid 19.
Tapi, pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang meminta kebijakan tersebut ditunda sampai daya beli masyarakat benarbenar pulih.
Ketua APPBI Malang Suwanto menyebutkan, saat ini daya beli masyarakat masih menurun.
Tidak hanya di Kota Malang, tapi merata di seluruh Indonesia.
Hal tersebut berdampak pada pendapatan tenant mal yang menurun.
”Dari okupansi (tingkat keterisian) tenant mal saja masih belum pulih. Memang ada yang sudah tumbuh, tapi lebih banyak yang turun,” tuturnya.
Menurut Suwanto, tingkat keterisian tenant beberapa mal di Malang masih di angka 50 persen.
Kenaikan PPN men jadi 12 persen dikhawatirkan memperparah kondisi itu. Saat PPN naik, semua harga barang akan ikut naik.
Masyarakatpun cenderung berpikir ulang untuk membeli barang yang bukan kebutuhan pokok.
”Sewa tenant pasti akan naik karena juga dikenakan PPN. Otomatis harga produk atau barang yang dijual juga terpaksa dinaikkan,” imbuhnya.
Karena itu, Suwanto berharap kenaikan
PPN dapat ditunda hingga kondisi perekonomian benar benar pulih.
Sementara itu, Mall Director Malang Town Square (Matos) Fifi Trisjanti menyebut tahunini sebenarnya kunjungan mal cukup bagus.
Utamanya pada saat libur panjang pada awal tahun dan libur sekolah. Namun angkanya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid19.
Dia khawatirkan kenaikan PPN akan menurunkan lagi kunjungan tingkat mal.
Saat ini saja masyarakat sudah cenderung mengurangi belanja.
Mereka menahan diri untuk membeli barangbarang yang bukan tergolong kebutuhan pokok.
”Yang terlihat sudah kena dampaknya itu bisnis fashion,” terangnya. (dur/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana