MALANG KOTA - Kebijakan efisiensi belanja pemerintah pada awal tahun menurunkan pendapatan sektor perhotelan secara signifikan. Terhitung sejak Januari hingga Mei, okupansi hotel turun hingga separo. Perolehan pajak di sektor tersebut pun pada semester pertama 2025 ikut menurun.
Persentase penurunannya berkisar 5,89 persen secara year on year (YoY). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat perolehan pajak perhotelan pada semester pertama tahun ini sekitar Rp 14,1 miliar. Menurun jika dibandingkan perolehan pajak pada semester pertama 2024 yang mencapai Rp 14,9 miliar.
”Untuk target pajak tahunan tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp 56 miliar,” ujar Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto. Artinya, realisasi pajak hotel hingga bulan ini baru mencapai 25,18 persen. Bapenda masih harus mengejar 74,82 persen sisanya atau senilai Rp 41,8 miliar.
Saat ini, Bapenda mengandalkan monitoring digital untuk menggenjot perolehan pajak. Langkah itu diiringi imbauan pada masing-masing wajib pajak untuk segera membayar kewajiban masing-masing.
Di pihak lain, Ketua Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki mengaku kesulitan membayar pajak pada awal tahun. Jangankan memikirkan pajak, biaya operasional harian hotel saja masih banyak yang kebingungan. Sebab, kebijakan efisiensi belanja pemerintah juga dibarengi penurunan daya beli masyarakat.
“Belanja pemerintah rata-rata memenuhi 30 persen okupansi hotel,” ujar Agoes. Mereka mengisi okupansi hotel melalui pemesanan ruang untuk rapat hingga menyambut tamu dari instansi lain. Sisa okupansi baru dihuni wisatawan pada umumnya.
Menurunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi okupansi hotel. Sebab, para pelanggan lebih memilih menginap di homestay atau kos harian. ”Baru mulai bulan Juni lalu okupansi meningkat, meskipun belum normal,” tambah Agoes. Peningkatan itu didorong beberapa kali long weekend dan libur panjang sekolah. (aff/fat)
Editor : A. Nugroho