MALANG KOTA - Meski belum disahkan, Pemkot Malang harus mulai menyusun strategi keuangan untuk tahun anggaran 2026 mendatang. Sebab, kabarnya dana transfer dari pemerintah pusat bakal terpangkas lagi. Sedikitnya ada dua cara yang bisa dilakukan.
Yang pertama yakni kembali melakukan efisiensi belanja daerah. Selanjutnya memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dua poin itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin saat berkunjung ke Kota Malang pekan lalu.
Dia berharap terpangkasnya dana transfer pusat tak menjadi alasan pemerintah daerah gagal melaksanakan program yang telah direncanakan. Justru itu menjadi tantangan yang harus disikapi dengan langkah strategis. Khozin menjelaskan, langkah pertama berupa efisiensi belanja bukan berarti memotong anggaran.
Namun, mengalihkan anggaran dari program yang tidak berdampak langsung kepada program yang bermanfaat bagi masyarakat. ”Contoh anggaran untuk makan minum, kunker (kunjungan kerja), seremonial, dan rapat di hotel bisa dibatasi untuk program yang lebih berdampak. Seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan sebagainya,” papar Khozin.
Dengan adanya efisiensi itu, dia meyakini bahwa perekonomian masyarakat bakal berjalan lebih lancar. Sebab, tiap daerah bakal memperkuat potensi pendapatan masing-masing. ”Ada satu daerah yang kuat di SDA-nya (Sumber Daya Alam) bisa diperkuat potensi penerimaan dari sana. Ada juga yang kuat di sektor lain juga bisa ditingkatkan,” imbuh politisi dari PKB itu.
Langkah lain yang bisa dilakukan yakni memperkuat peran BUMD. Khozin mengingatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa BUMD harus produktif dalam menyumbang pendapatan daerah. Jangan malah sebaliknya, menjadi kontraproduktif. Dia menilai, keberadaan Perumda Tugu Tirta (PDAM) Kota Malang potensial menyumbang pendapatan.
Sebab, secara nasional PDAM Kota Malang menjadi yang terbaik kedua secara nasional. ”Saya mengetahui PDAM di sini salah satu terbaik di Indonesia. Itu harus menjadi penguat fiskal, BUMD lainnya juga perlu diperkuat,” imbuh dia.
Secara umum, Khozin meyakini Pemkot Malang tak akan terganggu dengan pemangkasan dana transfer. Sebab, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 40 persen. Di daerah lain banyak lebih rendah. ”Kota Malang PAD-nya termasuk tinggi. Sebab, di Jawa Timur masih ada yang baru 15 sampai 20 persen saja,” terangnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat optimistis pemotongan dana transfer tidak akan berpengaruh terhadap program prioritas. Seperti saran legislatif, pihaknya akan melakukan efisiensi belanja non-prioritas. ”Kami tidak akan memberatkan masyarakat dengan menaikkan pajak. Yang akan dilakukan yakni evaluasi program non-prioritas,” tutur Wahyu.
Pemilik Kursi N1 itu mengatakan, pengalaman dalam efisiensi belanja daerah tahun ini bakal berguna. Sehingga jika dilakukan lagi pada 2026, pihaknya yakin bakal lebih siap. ”Tahun ini saya memimpin efisiensi saat anggaran sudah berjalan. Tahun depan persiapannya bisa lebih matang,” pungkasnya. (adk/by)
Editor : A. Nugroho