MALANG KOTA - Dugaan kebocoran retribusi pasar mulai dijawab Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Mereka menyebut, perhitungan potensi pendapatan versi dewan tidak sesuai dengan keadaan di pasar. Sebab, banyak bedak yang saat ini kosong.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Malang menduga ada kebocoran retribusi pasar. Estimasi nilainya mencapai Rp 8 miliar. Menurut perhitungan dewan, seharusnya retribusi pasar bisa mencapai Rp 16,5 miliar. Sedangkan target diskopindag pada 2025 ini hanya Rp 8,5 miliar.
Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menuturkan, perhitungan potensi tidak bisa melihat jumlah pedagang kemudian dikali tarif retribusi Rp 1.000 per orang. Sebab, perhitungan itu hanya bersifat matematis. Untuk diketahui, total ada 11 ribu pedagang yang beroperasi di 26 pasar di Kota Malang.
Eko menyebut ada dua kendala yang dihadapi pihaknya selama di lapangan. Kendala utama yakni aktivitas pedagang itu sendiri. Eko mengatakan, tidak semua pedagang menggunakan bedak secara optimal. Sehingga, pihaknya hanya bisa memungut retribusi pasar kepada bedak yang aktif saja. ”Biasanya pedagang itu tidak hanya punya satu bedak saja, bisa dua atau tiga. Tapi hanya satu yang beroperasi, maka itu yang ditarik,” terang Eko.
Dia menambahkan, ada beberapa kios yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Itu biasanya disebabkan karena kondisi pasar yang sepi. Contohnya di Pasar Kebalen dan Pasar Mergan. Sepinya pasar merupakan dampak dari banyaknya PKL liar di area tersebut.
Ditanya terkait jumlah bedak kosong, Eko masih belum memiliki perhitungannya. Untuk mengetahuinya, harus dilakukan perhitungan secara riil di setiap pasar tradisional. Yang pasti menurut dia, di setiap pasar terjadi pengurangan pedagang. Terutama di pasar yang belum direvitalisasi.
”Kadang ada bedak yang hanya dijadikan gudang karena sepi,” imbuh dia. Alasan kedua, yakni kurang optimalnya sistem pemungutan yang masih bersifat manual. Itu membuat potensi kebocoran saat bedak pindah tangan. Hingga 2025, diskopindag baru menerapkan e-retribusi pada dua pasar. Yaitu Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo.
Sepakat dengan legislatif, pemkot berencana meningkatkan penerapan e-retribusi kepada seluruh pasar. ”Kami akan segera berkoordinasi dengan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dan Bank Jatim untuk penerapan pembayaran elektronik,” tegas Eko. (adk/by)
Editor : A. Nugroho