MALANG KOTA, RADAR MALANG - Pembahasan program angkutan pelajar gratis terus berjalan. Hingga awal Mei ini belum ada kesepakatan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang dengan sopir angkot. Khususnya terkait nilai subsidi atau tarif yang harus dibayarkan pemkot ke sopir angkot untuk tiap kilometer perjalanan.
Masih ada selisih Rp 1.000 dari masing-masing usulan tarif. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Purwono Tjokro Darsono menyebut, pihaknya sampai saat ini masih melakukan negosiasi tarif dengan dishub. Tarif awal yang disampaikan pemkot sebesar Rp 3.600 per satu kilometer perjalanan.
”Nanti sistem pembayarannya per kilometer, bukan dihitung jumlah pelajarnya,” ujarnya. Purwono menuturkan, Rp 3.600 dianggap nilai yang sangat rendah. Tidak sebanding dengan pengeluaran dari sopir. Karena itu pihaknya meminta ada kenaikan tarif.
”Kalau angka itu nanti sopir hanya bisa mengumpulkan Rp 60 ribu (per hari). Teman-teman menilai itu masih sangat kecil,” terangnya. Dari perhitungan organda dan paguyuban, idealnya per kilometer ditetapkan nilai subsidi Rp 6.000. Sehingga, dengan jarak tempuh paling pendek yakni 16 kilometer, sopir masih bisa mendapatkan Rp 90 ribu per hari.
Baca Juga: Dewan dan Organda Sayangkan Molornya Program Angkot Pelajar Gratis
Purwono menegaskan, nilai subsidi itu juga akan digunakan untuk memperbaiki armada. ”Sampai saat ini kalau dari dishub masih (di angka) Rp 5.000, kami ingin minimal Rp 6.000. Sehingga masih cocok-cocokan tarif,” imbuh dia. Purwono menambahkan, sopir angkot pelajar gratis itu tak sekadar mengemudikan kendaraan.
Mereka juga harus berkomunikasi dengan wali murid untuk memastikan jadwal penjemputan. Serta koordinasi jika ada anak yang tidak masuk atau absen. Sehingga selama perjalanan, sopir juga harus memosisikan dirinya sebagai orang tua asuh.
Karena itu, Purwono menyebut bahwa organda dan paguyuban bakal memilih sopir yang benar-benar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Sopir harus bersiap sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Baca Juga: Contra Flow Dihapus, Begini Respons Pakar Transportasi dan Organda
Sebelum program itu berjalan, nanti bakal dibuat kontrak kerja. Tujuannya agar seluruh pengendara bisa menaati peraturan yang ditetapkan. ”Sistem sudah disiapkan dan bisa melacak keberadaan sopir. Sehingga bisa terlihat siapa yang belum jalan atau semua sudah sesuai SOP,” imbuh dia.
Dengan sistem pengawasan tersebut, sopir diwajibkan memiliki smartphone. Tujuannya agar bisa dilakukan pelacakan lokasi. Lebih lanjut terkait sistem penggajian, anggaran dari Pemkot Malang tidak akan langsung masuk ke sopir.
Dari rekening pemerintah, anggaran akan dikirim terlebih dahulu ke koperasi angkot. Selanjutnya dari koperasi baru dikirim ke sopir. ”Anggaran pemerintah tidak boleh langsung ke pribadi, jadi harus melalui koperasi. Saat ini ada empat koperasi angkot,” tambah dia. Seperti diberitakan, untuk program angkutan pelajar gratis itu, Pemkot Malang menyediakan anggaran Rp 1,9 miliar. (adk/by)
Editor : A. Nugroho