RADAR MALANG – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami tekanan hingga menembus Rp17.730, pada Selasa (19/5/2026). Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk apabila situasi perekonomian dalam negeri tidak mengalami perbaikan.
Melansir dari Jawa Pos, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bima Yudhistira Adhinegara, memperingatkan bahwa rupiah berpotensi anjlok hingga Rp20 ribu per dolar AS sebelum akhir Juni 2026 apabila tren pelemahan saat ini masih terus berlanjut.
Baca Juga: Surplus Produksi, Bulog Malang Janji Tetap Serap Beras Petani
“Kalau situasinya terus berjalan begini, maka rupiahnya berapa? Rupiah bisa menyentuh Rp20.000 sebelum akhir bulan Juni, apabila laju pelemahan rupiahnya persisten seperti sekarang,” ucap Bhima Yudhistira pada Jawa Pos, Senin (18/5).
Pakar ekonomi tersebut menilai bahwa faktor pelemahan nilai tukar rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi domestik dibanding tekanan eksternal global. Kondisi ini juga diperparah oleh komunikasi pemerintah yang dinilai terus menyangkal perihal situasi nyata di pasar keuangan.
Baca Juga: Emas 1 Gram di Malang Langka meski Harga Turun di Angka Rp 2,7 Juta Per Gram
“Rupiah ini makin terus melemah karena ada statement menyesatkan dari Presiden Prabowo Subianto soal masyarakat desa enggak pakai dolar. Kemudian juga ada ketidakpercayaan terhadap kebijakan fiskal dari pengelolaan utang, penerimaan negara, dan kemudian juga defisit APBN-nya,” tambahnya.
Sejumlah program besar pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara juga menimbulkan kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Bhima juga mengatakan bahwa kondisi pelemahan rupiah ini 75 persen berasal dari fundamental ekonomi di Indonesia dan sisanya dari faktor eksternal.
Baca Juga: Rupiah Hari Ini Tembus Rp17.672 per Dolar AS, Ini Daftar Barang yang Terancam Naik Harganya
Apalagi hingga saat ini pemerintah belum memiliki solusi jangka pendek yang jelas untuk meredam tekanan terhadap rupiah. “Dan yang dikhawatirkan solusi jangka pendeknya belum ketemu dari sisi pemerintah”.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mulai melakukan rasionalisasi terhadap program populis dan mengalihkan fokus pada stimulus langsung kepada pelaku usaha supaya gelombang PHK dapat dicegah. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat subsidi transportasi publik untuk menekan konsumsi BBM di tengah keadaan impor migas yang menekan rupiah.
Dia mencontohkan kebijakan yang ada di Pakistan, seperti menggratiskan transportasi publik selama satu bulan guna menekan konsumsi bahan bakar. “Hal ini bertujuan agar publik memakai transportasi umum sehingga konsumsi BBM-nya dapat menurun,” jelasnya.
Editor : Aditya Novrian