KEPANJEN, RADAR MALANG – Pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Malang terus bertambah. Sepanjang enam bulan pertama 2026, sebanyak 1.600 unit rumah subsidi telah terealisasi. Pemkab Malang kini mengincar Kecamatan Kepanjen sebagai lokasi pengembangan kawasan perumahan baru untuk mendukung program nasional 3 juta rumah.
Realisasi tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan sejumlah pengembang dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain mengejar target nasional, penambahan rumah subsidi juga diarahkan untuk mengurangi backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Kabupaten Malang.
Kepanjen Diusulkan Jadi Kawasan Pengembangan
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Farid Habibah mengatakan, rumah subsidi yang dibangun merupakan tipe 36 dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Penjualan Rumah Komersial di Kabupaten Malang Turun, Rumah Subsidi Masih Bertahan
"Rumah subsidi ini disediakan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Bangunannya tipe 36, masih standar," ujarnya.
Saat ini, pembangunan rumah subsidi masih terkonsentrasi di Kecamatan Lawang, Dau, dan Wagir. Ke depan, pemerintah daerah ingin memperluas penyebarannya, salah satunya ke wilayah Kepanjen.
Menurut Farid, Kepanjen dinilai memiliki prospek besar karena merupakan ibu kota Kabupaten Malang sekaligus kawasan yang berkembang cukup pesat.
"Jika berkesempatan bertemu dengan pemerintah pusat, kami ingin mengusulkan penambahan rumah subsidi ke arah Kepanjen. Perkembangan Kepanjen perlu ekspansi perumahan formal seiring perannya sebagai pusat perkotaan," katanya.
Backlog Rumah Masih Capai 24 Ribu Unit
Usulan penambahan kawasan rumah subsidi juga menjadi bagian dari upaya menekan angka backlog perumahan. Berdasarkan survei sekunder DPKPCK tahun 2023, jumlah rumah di Kabupaten Malang mencapai 805.895 unit, sedangkan jumlah kepala keluarga sudah melebihi 830 ribu.
Baca Juga: Begini Respons Menteri Maruarar setelah Meninjau Pembangunan Rumah Subsidi di Lawang Malang
Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 24 ribu unit rumah yang perlu dipenuhi.
Untuk mempercepat penyediaan hunian, Pemkab Malang memberikan berbagai kemudahan kepada pengembang, mulai dari penyederhanaan proses perizinan hingga pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Di antaranya berupa kemudahan perizinan hingga pembebasan biaya PBG," jelas Farid.
Pengembang Siap Tambah 1.000 Rumah
Direktur Utama PT Wizz Bangun Persada Afwan Syahid mengatakan, pihaknya ikut mendukung target pembangunan 40 ribu rumah subsidi di Jawa Timur. Hingga saat ini, perusahaan telah membangun sekitar 2.000 unit rumah subsidi di Malang, Pasuruan, dan Mojokerto.
"Tahun ini kami menargetkan bisa merealisasikan 1.000 unit rumah lagi," ujarnya.
Khusus di kawasan Lawang Park Residence 2, perusahaan mengembangkan lahan seluas lima hektare dengan kapasitas 380 unit rumah. Sebanyak 250 hingga 300 unit di antaranya telah ditempati masyarakat.
"Khusus di Lawang Park Residence 2, kami menguasai lahan 5 hektare dengan kapasitas total 380 unit," katanya.
Afwan menambahkan, seluruh infrastruktur dasar telah disiapkan sebelum rumah diserahterimakan kepada konsumen, mulai jaringan listrik, air bersih, jalan berpaving, hingga fasilitas ibadah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah juga mempercepat proses pembangunan.
"Mulai dari perizinan desa, camat, sampai pemkab cukup mendukung kami. Pengurusan PBG juga mudah," pungkasnya.
Editor : Aditya Novrian