”Jadi tidak semuanya kami bangunkan (rumah klenengan), hanya untuk daerah-daerah yang sulit mencari tempat kontrakan,” kata Bupati Malang Sanusi.
Konsep rumah klenengan diambil dari program Rumah Instan Sederhana Sehat (RISS) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagai langkah pengembangan, pemkab akan mendirikan bangunan yang lebih luas dibandingkan standar yang ada di Kementerian PUPR yang hanya mencakup ukuran 4 meter x 6 meter.
”Rencananya rumah (klenengan) itu akan dibangun dengan ukuran 6 meter x 8 meter untuk setiap rumah. Sehingga apabila sudah jadi, warga bisa langsung menempatinya. Nanti ketika bantuan dari pusat sudah turun, mereka bisa menentukan langkah selanjutnya. Akan merobohkan tempat itu atau tetap memakainya,” papar politikus PDI Perjuangan itu.
Anggaran untuk pembangunan rumah-rumah klenengan itu nanti akan diambilkan dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) milik Pemkab Malang yang saat ini masih tersisa Rp 6,5 miliar.
”Estimasi awal, nanti satu rumah butuh anggaran sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta,” imbuh warga Kecamatan Gondanglegi itu.
Untuk sementara waktu, sembari menunggu rumah sementara itu berdiri, pihaknya tetap menempatkan warga yang terdampak gempa untuk tinggal di tempat pengungsian.
Namun, dia tetap menekankan agar pemerintah desa (pemdes) bisa memastikan kesehatan warga tetap terjamin. Salah satunya yakni memastikan pasokan pangan tetap aman. ”Semua bantuan sudah didistribusikan ke kecamatan, namun ada beberapa yang belum diturunkan dari kecamatan ke warga. Sehingga saya minta bantuan tersebut langsung dikirimkan ke warga tanpa menunggu lagi,” tegas Sanusi.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM memastikan bila hari ini (14/4) pengerjaan rumah klenengan itu mulai dilakukan. Diawali dengan membersihkan puing-puing bangunan yang masih menumpuk di beberapa kediaman warga.
”Karena kalau itu belum bersih, tidak bisa dilakukan pembangunan,” kata dia.
Proses pembersihan puing-puing itu ditarget tuntas dalam satu hari. Sehingga diperkirakan mulai besok (15/4) pembangunan rumah sementara itu sudah bisa dimulai. ”Untuk mengawali ini, nanti sekitar 11 rumah akan kami bangun terlebih dahulu,” imbuh mantan Camat Tajinan itu.
Dari perhitungannya, pengerjaan 11 rumah klenengan itu bisa selesai dalam kurun waktu 14 hari. Setelah itu, warga yang rumahnya dirobohkan bisa mempunyai hunian baru tersebut. Mantan kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) itu juga menyebut bahwa yang terdekat, Pemkab bakal memaksimalkan 3 sumber anggaran untuk pembangunan rumah klenengan tersebut. Yang pertama dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kedua, dari dana persediaan yang ada di BPBD Kabupaten Malang.
”Dan nanti kalau itu tidak cukup, kami akan menggunakan BTT,” kata dia.
Soal bantuan stimulus yang sempat dijanjikan pemerintah pusat melalui BNPB, hingga kini Pemkab Malang masih belum bisa mengharapkannya. Sebab, hingga kemarin masih, mereka masih terus mengebut proses validasi pengajuan data warga yang rumahnya terdampak gempa.
”Sehingga untuk sementara waktu warga yang terdampak tetap tinggal di tenda pengungsian,” kata Wahyu.
Seperti diketahui, proses validasi itu ditarget tuntas dalam beberapa hari ini. Setelah itu, bakal dilanjutkan dengan proses pengajuan, dan masih harus menunggu turunnya bantuan dari BNPB. Baru setelah itu, bisa dialokasikan ke warga-warga yang lolos validasi. (fik/c1/by)
Editor : Shuvia Rahma