Tingginya animo warga Tirtoyudo membayar PBB sebelum jatuh tempo mengundang apresiasi Bupati Malang H M Sanusi. Dia menyatakan kecamatan lain harus bisa meniru Tirtoyudo dalam mengejar PBB. ”Nanti lewat Bapenda, akan ada apresiasi khusus bagi kecamatan yang berprestasi seperti Tirtoyudo," ujar Sanusi, kemarin.
Sepuluh dari 13 desa di Kecamatan Tirtyoyudo yang sudah melunasi PBB adalah Purwodadi, Pujiharjo, Sumbertangkil, Kepatihan, Tirtoyudo, Gadungsari, Tlogosari, Sukorejo, Wonoagung dan Tamansatriyan. Sedangkan 3 desa yang warganya segera menyusul melunasi PBB adalah Desa Jogomulyo, Ampelgading dan Tamankuncaran.
Camat Tirtoyudo Joanico Da Costa pun memberi apresiasi kepada kades di wilayahnya. Nico, sapaannya, memastikan ini bentuk kesadaran semua pihak di wilayah Tirtoyudo untuk memenuhi tugas dan kewajibannya dengan baik. “Sederhana saja. Warga Tirtoyudo taat dan sadar PBB sebagai warga negara. Sehingga, bisa melunasi PBB jauh sebelum deadline 31 September 2022,” ujar Nico saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Malang, kemarin. Tak sekadar memuji, Nico juga memberikan apresiasi langsung yang diserahkan kepada para kades saat upacara HUT ke-77 RI di Tirtoyudo Rabu (17/8).
Kini, tiga desa yang belum tuntas melunasi PBB tengah didorong terus bergerak. Seperti Desa Jogomulyo yang masih menyisakan Rp 20 juta saja. Kawasan ini berpotensi mengikuti desa lainnya yang sudah lunas. Begitu juga dua desa lain, yang capaian PBB-nya sudah lumayan bagus.
Jika bisa tercapai, maka Kecamatan Tirtoyudo bisa menjadi kecamatan pertama yang lunas PBB sebelum deadline. ”Jika semua desa lunas, maka Tirtoyudo menyumbang PBB sebesar Rp 1,195 miliar,” tambahnya. Berdasarkan data dari Bapenda, PBB Tirtoyudo sudah menyentuh angka Rp 994 juta atau sudah lebih dari 83 persen.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara juga mengapresiasi Camat Tirtoyudo. “Kami sangat senang dengan giat aktif kecamatan dalam mendukung ekstensifikasi PBB,” ujar Made. Menurutnya, camat adalah bagian dari tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Sehingga mereka perlu berperan aktif mendorong capaian pajak di wilayahnya. (fin/nay)
Editor : Mardi Sampurno