MALANG KABUPATEN - Sejak satu bulan terakhir, 800-an warga di Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari banyak mengandalkan bantuan air dari Perumda Tirta Kanjuruhan. Jumlah warga yang terdampak kekeringan itu berasal dari dua RW. ”Ada di RW 7 dan 8,” kata Sutrisno, Kepala Dusun Sumbul.
Dia menjelaskan, sumber air yang terdekat dari wilayahnya memang sulit keluar saat musim kemarau. Untuk mengurai problem tersebut, empat tahun lalu pihaknya sempat mengajukan pengadaan pompa dan pipanisasi. Itu untuk menjangkau sumber air yang lokasinya lebih jauh. Sekitar 14 km dari dusunnya. ”Lokasinya di dekat lereng Gunung Arjuno,” tambahnya.
Namun pengajuan itu tak mendapat respons positif. ”Saya pernah dapat informasi bahwa pembuatan pompa saluran air butuh biaya besar, sekitar Rp 11 miliar,” terangnya. Tingginya kebutuhan anggaran itu lah yang membuat pengajuan pihaknya tak direspons.
Sulastri, salah satu warga di sana mengaku cukup terganggu dengan kondisi yang sudah berlangsung beberapa tahun itu. ”Kebutuhan air untuk minum dan mencuci pasti terkendala. Juga untuk (kebutuhan) hewan ternak,” jelasnya.
Di wilayahnya, ada beberapa RT yang terdampak kekeringan. Semua berada di lokasi yang datarannya lebih tinggi. ”Di dataran atas memang lebih banyak lahan seperti savana dan ilalang, dan berbentuk lereng bebatuan. Jadi tidak bisa ditanami pohon,” kata dia.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Malang, semakin naik ke dataran yang lebih tinggi, wilayah Dusun Sumbul memang semakin tandus. Hanya ada tebu dan beberapa cabai yang ditanam warga. ”Warga di sini bertaninya dengan sistem tadah hujan. Kami banyak menanam cabai saat masa peralihan dari musim hujan ke kemarau,” tambah Sulastri. Untuk memenuhi kebutuhan air, dia dan warga lainnya juga berlangganan air ke salah satu Himpunan Pengusaha Air Minum (Hipam). Biaya yang harus dikeluarkan Rp 1.000 per meter kubik.
Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari bukan satu-satunya wilayah di Kabupaten Malang yang rawan kekeringan. Dari pendataan BPBD Kabupaten Malang, ada 18 desa di 9 kecamatan yang rawan kekeringan (selengkapnya baca grafis). Sayangnya, BPBD belum membeberkan nama-nama dari 18 desa itu.
Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, area yang rawan kekeringan itu masih sama dari tahun-tahun sebelumnya. ”Pemicu kekeringan itu pasti karena kemarau panjang. Kemudian berdampak pada sumber mata air yang mati ketika kemarau,” ujarnya.
Sementara itu, sebagian masyarakat masih bergantung pada resapan air hujan. Sehingga, mereka kerap mengalami kekurangan air bersih. ”Kemungkinan, tahun ini kekurangan air bersih akan berkurang. Sebab, ada beberapa wilayah yang mendapat proyek pipanisasi. Salah satunya dari Perumda Tirta Kanjuruhan,” imbuhnya.
Itu seiring dengan pernyataan Perumda Tirta Kanjuruhan bersama Pemkab Malang yang sedang dalam proses pemenuhan kebutuhan air bersih di Malang Selatan. Khususnya di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Pagak, Kalipare, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Donomulyo, dan Kecamatan Pagelaran.
”Melalui dukungan dana APBN, saat ini pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kaligoro telah memasuki tahap II, dengan melaksanakan pembangunan dua reservoir,” kata Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi.
Reservoir tersebut berlokasi di Desa Sumbernanas dan Desa Ringinsari dengan kapasitas masing-masing sebesar 1.000 meter kubik. Sesuai fungsinya, reservoir berguna untuk menampung air. Selain itu, pemasangan jaringan pipa distribusi utama 16 sepanjang 5.564 meter dan pompa pendorong juga dilakukan mereka.
Pembangunan SPAM Kaligoro tahap II tersebut diprediksi bisa memberikan layanan air bersih bagi masyarakat di Desa Gedangan dan Desa Ringinsari. Ada potensi tambahan sambungan rumah (SR) di 973 KK.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menambahkan, proses pembangunan SPAM tersebut sudah berjalan sekitar tiga tahun yang lalu. Mulai dari sosialisasi, perencanaan, hingga pelaksanaannya sudah berjalan. Biayanya pun tidak sedikit. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 435 miliar.
”Sistemnya sharing antara Pemkab Malang, Perumda Tirta Kanjuruhan, dan Kementerian PUPR,” ujarnya. Pemkab Malang mengeluarkan dana Rp 25 miliar, Perumda Tirta Kanjuruhan Rp 15 miliar, dan Kementerian PUPR memberi bantuan Rp 395 miliar.
”Kami hanya bertanggung jawab pada proses pembebasan lahan di sekitar sumber. Sedangkan, pipanisasi dan distribusi merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR,” lanjutnya. Nanti, pengelolaan SPAM akan diserahkan kepada Perumda Tirta Kanjuruhan.
Di tempat lain, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanian (DTPHP) Kabupaten Malang Avicena Sani Putera menyebut bila dampak dari musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diatasi dengan pengaturan irigasi dan pola tanam. ”Kami bersama para penyuluh sudah mengimbau para petani agar rutin membersihkan saluran-saluran irigasi dan embung,” kata dia.
Selain itu, para petani juga bisa mengatur giliran irigasi. Misalnya, dari pagi hingga sore, irigasi akan dialirkan ke petak sawah yang sudah menguning. Kemudian, dari sore hingga kembali pagi, irigasi akan dialirkan ke petak sawah yang baru tanam padi.
Pengaturan pola tanam juga penting untuk keberlanjutan pertanian. ”Misalnya, ketika air cukup, petani menanam padi. Ketika air berkurang, petani akan menanam palawija yang tidak terlalu membutuhkan air,” kata Avi. Dia memastikan bila petani di Kabupaten Malang sudah memahami hal tersebut. (yun/pri/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana