Dewan Tekankan Percepatan Pembangunan Kabupaten Malang

Gelar Rapat Paripurna Peringatan HUT Kabupaten Malang

KEPANJEN – Rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT ke 1263 Kabupaten Malang digelar di gedung DPRD kemarin (28/11). 

Yang spesial, rapat dibuka dengan suguhan tari tradisional beskalan. 

Apalagi dalam forum tersebut juga disuguhkan sejarah berdirinya pemerintahan Kabupaten Malang.

Usai pelaksanaan rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menegaskan pentingnya untuk segera mempercepat pembangunan hingga 2024.

“Walaupun tidak semua pembangunan terselesaikan. Karena, percepatan ini untuk pemenuhan target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang seharusnya sampai 2026,” ujarnya.

Untuk mewujudkannya, Darmadi menekankan pentingnya terobosan dan inovasi yang mampu menarik investor.

Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan dan pelayanan.

Sehingga, dapat meningkatkan perekonomian di Bumi Kanjuruhan. 

“Karena hasil pembangunan dan hadirnya investasi akan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Malang,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Malang H M. Sanusi mengatakan, Pemkab Malang pun telah berupaya untuk terus meningkatkan investasi. 

Dia mengatakan, investasi yang paling berharga sekaligus sebagai kado pada peringatan HUT Kabupaten Malang ke 1263 yakni dimulainya pembangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak.

“Sebab, itu dapat membentuk SDM (Sumber Daya Manusia) unggul sekaligus mengungkit perekonomian di Kabupaten Malang,” kata Sanusi.

Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana Polres Malang dalam bentuk Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di Dusun Tegaron, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen juga patut diapresiasi. 

“Bulan Januari akan kami resmikan,” lanjutnya. 

Satpas tersebut akan menjadi standar pelayanan SIM yang mengintegrasikan praktik dan teori, ruang tunggu yang nyaman, ruang penerimaan pengunjung, dan teknologi terbaru dalam satu kawasan yang terpadu.

Kemudian, Pemkab Malang juga akan mendapat alokasi anggaran Rp 5 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

“Itu masih proses. Besok, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) akan diundang oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk finalisasi program,” ucapnya. 

Nantinya, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan lainnya. (yun/nay)

Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana