Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

2.397 Napi Lapas Lowokwaru Lolos Validasi NIK, Siap Diusulkan PBI BPJS Kesehatan

B
 Warga binaan Lapas Kelas I Malang menjalani validasi NIK bersama petugas Dispendukcapil, Senin (27/4). (Lapas Kelas I Malang)
 Warga binaan Lapas Kelas I Malang menjalani validasi NIK bersama petugas Dispendukcapil, Senin (27/4). (Lapas Kelas I Malang)

Advertisement

KEPANJEN, RADAR MALANG – Upaya pemenuhan hak layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) terus digenjot. Salah satunya melalui validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat utama pengajuan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebanyak 2.397 warga binaan di Lapas Kelas I Malang, Lowokwaru, mengikuti pemadanan data kependudukan pada Senin (27/4). Mereka berasal dari Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Lowokwaru, Agung Sulistyo, menjelaskan bahwa validasi dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan memiliki data kependudukan yang sah dan terverifikasi.

Advertisement

“Semua kami cek. Kalau ada data yang tidak valid di aplikasi SIAK, langsung diperbarui saat itu juga,” ujarnya.

Dalam proses tersebut, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) turut melakukan perekaman biometrik bagi warga binaan yang belum pernah melakukan perekaman sebelumnya.

Advertisement

Langkah ini dinilai penting, mengingat masih banyak warga binaan yang tidak memperbarui data kependudukan selama menjalani masa pidana. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala dalam mengakses layanan jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan.

Dari hasil pemadanan, seluruh 2.397 warga binaan dinyatakan memiliki NIK yang valid. Dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat administratif untuk diusulkan sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan di daerah asal masing-masing.

Melalui skema PBI, iuran BPJS ditanggung pemerintah sehingga warga binaan tetap bisa memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

Kebutuhan layanan kesehatan di dalam lapas sendiri cukup tinggi, mulai dari pemeriksaan rutin hingga penanganan penyakit tertentu. Karena itu, kepastian kepesertaan BPJS menjadi hal yang krusial.

Selain menjamin akses layanan kesehatan, validasi NIK juga berdampak pada kemudahan pengurusan administrasi lainnya, baik selama di dalam lapas maupun setelah warga binaan bebas.

Advertisement

Artikel Terkait

30 Warga Binaan Risiko Tinggi dari Lapas Malang Dipindah ke Nusakambangan

30 Warga Binaan Risiko Tinggi dari Lapas Malang Dipindah ke Nusakambangan

Total ada 45 warga binaan dari Jawa Timur yang dipindahkan ke Pulau Nusakambangan. 

SK Pembebasan Bersyarat Dicabut, Terpidana Pencabulan Santriwati Mas Bechi Kembali Jalani Hukuman di Lapas Malang

SK Pembebasan Bersyarat Dicabut, Terpidana Pencabulan Santriwati Mas Bechi Kembali Jalani Hukuman di Lapas Malang

Mas Bechi kembali ke Lapas Kelas I Malang setelah pembebasan bersyaratnya dicabut. SK pencabutan PB diterbitkan pada Selasa (6/10).

Anggaran Pelatihan Dipangkas, Lapas Wanita Gandeng Pihak Swasta

Anggaran Pelatihan Dipangkas, Lapas Wanita Gandeng Pihak Swasta

Pihak Lapas menggandeng swasta agar warga binaan tetap mendapatkan pelatihan selama hari kerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer