SURABAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Predikat tersebut telah diraih Pemkab Malang sebanyak 10 kali berturut-turut.
Kemarin (2/5), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2023 diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur Karyadi kepada perwakilan Pemkab Malang. Penyerahan laporan dilaksanakan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.
“Ini semua berkat kebersamaan dan kekompakan kami dalam menjalankan perintah bupati,” ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah setelah mengikuti prosesi penyerahan kemarin.
Pihaknya bersyukur bisa mempertahankan predikat tersebut 10 kali berturut-turut. “Predikat ini kami peroleh juga karena ketertiban Pemkab Malang dalam pengelolaan manajemen keuangan,” lanjutnya.
Selain itu, dia menyebutkan bahwa peran Bupati Malang H M Sanusi yang langsung turun ke hal-hal teknis sangat berpengaruh terhadap diterimanya predikat tersebut. Misalnya ketika ada permasalahan Universal Health Coverage (UHC) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beberapa waktu itu. “Artinya, komitmen pimpinan kami tidak hanya perintah secara global, tetapi sampai ke hal-hal teknis. Itu yang kami jabarkan ke masing-masing PD (Perangkat Daerah),” kata pria yang juga menjabat kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang itu.(yun/dan)
Editor : Mahmudan