KEPANJEN – Tenaga honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus lebih bersabar. Sebab, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya dijadwalkan pada Juni ini bisa ditunda.
“Lagi-lagi, kami masih menunggu instruksi pemerintah pusat,” ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, beberapa waktu lalu.
Pria yang merangkap kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) itu menambahkan, rekrutmen kepegawaian bukan hal yang diotonomikan. Sehingga, prosesnya tetap bergantung kepada pemerintah pusat. Yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB). “Kapan pun rekrutmen dibuka, kami sudah siap,” katanya.
Sebelumnya, usulan Pemkab Malang untuk merekrut 6.178 orang tenaga PPPK telah disetujui Kemen-PANRB. Dengan rincian, formasi PPPK guru 1.105 orang, tenaga kesehatan (nakes) 340 orang, dan tenaga teknis 4.733 orang.
Namun untuk ketentuan dan persyaratan, Pemkab Malang masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Sebab, 6.178 formasi yang disetujui tersebut masih memerlukan banyak penyesuaian.
Dia mengatakan, rekrutmen PPPK 2024 memang fokus untuk pengangkatan tenaga honorer. Jika berkaca pada rekrutmen 2023 lalu, maka Pemkab Malang hanya membuka formasi khusus. Dengan demikian, setelah rekrutmen, Kabupaten Malang tidak lagi memiliki tenaga non aparatur sipil negara (ASN). Itu jika peserta yang lolos tes sesuai dengan formasi yang dibuka.
Untuk itu, Nurman berharap pegawai non-ASN supaya lolos tes CASN. Mengingat pada rekrutmen PPPK 2023 lalu terdapat ratusan peserta yang tidak lolos.
Dari formasi yang dibuka untuk 2.786 orang, hanya 2.332 yang mampu mengisi formasi PPPK tersebut. Rinciannya, 1.745 PPPK guru, 264 PPPK tenaga teknis, dan 323 PPPK tenaga kesehatan (nakes).(yun/dan).
Editor : Mahmudan