KEPANJEN – Pendapatan Pemkab Malang dari sektor sampah relatif besar. Dalam kurun enam bulan, realisasi retribusi sampah mencapai Rp 5 miliar. Hingga akhir Desember depan ditargetkan bisa menembus Rp 9 miliar.
Target setoran sampah pada 2024 meningkat dibanding 2023, yakni Rp 7,5 miliar. Dengan demikian, ada peningkatan target Rp 1,5 miliar dalam setahun. Kenaikan target karena ada penyesuaian tarif iuran sampah sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
”Target Rp 9 miliar itu perhitungan optimistis. Kalau realistis, setidaknya pada akhir tahun kami bisa mencapai Rp 6 miliar,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang Ahmad Dzulfikar Nurrahman kemarin.
Pria yang akrab disapa Afi itu mengatakan, sebelumnya semua rumah tangga ditarik retribusi dengan tarif sama. Yakni Rp 1.000 per pengangkutan. Dengan jumlah pengangkutan 15 kali per bulan, maka setiap rumah tangga dikenakan biaya Rp 15.000 per bulan. “Sekarang disesuaikan dengan kesejahteraannya. Misalnya listriknya di bawah 900 watt, dikategorikan miskin. Tapi jika listriknya 3.000 watt dikategorikan kaya,” kata dia.
Untuk diketahui, realisasi retribusi sampah pada 2023 lalu mencapai Rp 5,06 miliar atau 67,46 persen. Capaian tersebut jauh lebih besar dibanding realisasi retribusi tahun sebelumnya yang berkisar Rp 4,40 miliar. Itu tercantum dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang.
Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk meningkatkan realisasi retribusi tersebut. Di antaranya, kata Afi, dengan optimalisasi armada yang sudah ada. Saat ini DLH mempunyai 50-an unit armada. “Kalau kebutuhan kami sangat banyak. Bahkan bisa mencapai sekitar 1.000 unit armada,” kata Afi.
Selain itu, titik-titik pemungutan sampah di sektor swasta akan semakin ditingkatkan. Sebab, Afi mengatakan, kepatuhan sektor swasta untuk membayar iuran sampah masih perlu ditingkatkan lagi.(yun/dan).
Editor : Mahmudan