KEPANJEN – Bupati Malang H M. Sanusi berjanji akan meningkatkan insentif kader kesehatan. Syaratnya mereka harus bekerja maksimal, terutama dalam menurunkan angka stunting (pertumbuhan terhambat) di Kabupaten Malang.
Mengacu hasil bulan timbang, angka stunting berkisar 6,2 persen. Tapi berdasar hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di Kabupaten Malang masih 18 persen. Karena itu, Sanusi menantang kader kesehatan untuk mampu menurunkan stunting hingga menjadi 9 persen. ”Kalau mampu menurunkan stunting menjadi 9 persen, insentif akan saya naikkan 100 persen,” ujar Sanusi kemarin.
Saat ini, masing-masing kader kesehatan di Bumi Kanjuruhan dijatah Rp 1 juta. Nantinya ada kader kesehatan bisa menekan angka stunting hingga 9 persen, mereka akan mendapatkan insentif Rp 2 juta. Nominal tersebut meningkat berlipat-lipat dibanding insentif 2023 yang berkisar Rp 600 ribu per orang.
Sanusi mengatakan, peningkatan insentif dinilai sesuai dengan tugas kader kesehatan sebagai penyambung atau perpanjangan tangan dari fungsi layanan kesehatan. Mereka menjadi ujung tombak dalam membantu pemerintah daerah melakukan pelayanan kesehatan hingga tingkat keluarga.
Selain itu, Sanusi mengatakan, mereka juga yang melakukan pembinaan dan edukasi kepada masing-masing keluarga terkait kesehatan, utamanya permasalahan stunting. ”Kami (Pemkab Malang) juga turut membantu dalam perwujudan target tersebut. Di antaranya dengan pemberian makanan bergizi dan rutin memberikan edukasi kepada ibu hamil,” ucap orang nomor satu di Pemkab Malang itu.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang dr Nur Syamsu Dhuha memaparkan, jumlah kader kesehatan mencapai 25.705 jiwa. Sehingga, pada 2024, kebutuhan untuk insentif mencapai Rp 25,70 miliar. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Syamsu mengatakan, insentif tersebut sebagai penghargaan kepada kader yang sudah membantu di bidang kesehatan. Sebab, dia melanjutkan, bidan dan perawat desa saja belum mampu menjangkau pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
Para kader kesehatan tersebut mendampingi tenaga kesehatan (nakes) untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Termasuk dalam penanganan stunting. “Mereka (kader kesehatan) itu kerja sukarela dan tidak digaji. Jadi, insentif ini sebagai apresiasi untuk kerja mereka,” kata dia. (yun/dan).
Editor : Mahmudan