Aspirasi Akan Disampaikan ke Pemerintah Pusat
“Jika penggusuran dilakukan, 373 anggota pasti kehilangan mata pencaharian. Itu berpengaruh terhadap 1.000 anggota keluarga petani yang menggantungkan hidup dari penghasilan budi daya ikan.”
NUR HUDA, Perwakilan Kelompok KJA Jatiguwi
“Ini (tak ada pemberitahuan ke DPRD maupun pemkab) yang kami sedikit sesalkan. Kegiatan ada di Kabupaten Malang, minimal ada ”kulonuwun (permisi)” kepada yang punya wilayah, termasuk pemkab atau DPRD Kabupaten Malang.”
DARMADI, Ketua DPRD Kabupaten Malang
KEPANJEN - Keresahan pembudidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA) Sutami Karangkates belum mereda.
Mereka khawatir tergusur setelah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung dibangun.
Informasinya, PLTS di bangun di area tersebut.
Padahal di lokasi tersebut ada 2.000 petak KJA yang di kelola oleh ratusan pembudidaya.
Jika tergusur, mereka kehilangan mata pencaharian.
Oleh karena itu, kemarin (12/2) para pembudidaya KJA mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malang.
Mereka menyampaikan keresahan dan berharap mendapat bantuan dari legislator.
Perwakilan Kelompok KJA Jatiguwi Nur Huda memaparkan, pembudidaya yang mengelola KJA ada 373 orang.
Mereka berasal dari 10 desa yang tersebar di tiga kecamatan.
Yakni Sumberpucung, Kalipare, dan Pagak.
Jika ditotal mereka memiliki kurang lebih 2.000 petak KJA.
“Jika penggusuran dilakukan, 373 anggota pasti kehilangan mata pencaharian. Itu berpengaruh terhadap 1.000 anggota keluarga petani yang menggantungkan hidup dari penghasilan budi daya ikan,” ucapnya saat menyampaikan aspirasi di hadapan ketua, wakil, dan anggota DPRD Kabupaten Malang kemarin (12/2).
Dia menegaskan, para pembudidaya tidak menolak pembangunan PLTS terapung.
Pihaknya berharap, PLTS tetap berjalan, namun para pembudidaya KJA tetap dapat menjalankan pekerjaannya.
Sebab, menurutnya, masih banyak tempat yang dapat didirikan PLTS terapung.
“Di Desa Suko, Kecamatan Sumberpucung itu titik paling barat keramba. Di situ ada teluk yang lebih dalam. Di sana masih long gar, tidak ada orang yang ber budidaya di situ,” ucapnya.
Menanggapi keluhan pembudidaya KJA, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengatakan, sejauh ini belum ada surat resmi maupun pemberitahuan secara lisan dari pelaksana proyek PLTS.
Baik kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang maupun DPRD Kabupaten Malang.
Pihaknya hanya mengetahui dari media sosial.
Namun sosialisasi sudah berjalan di masyarakat pada Januari 2025 lalu dan kabarnya akan dibangun pada Juni 2025.
“Ini (tak ada pemberitahuan ke DPRD maupun pemkab) yang kami sedikit sesalkan. Kegiatan ada di Kabupaten Malang, minimal ada ”kulo nuwun (permisi)” kepada yang punya wilayah, termasuk pemkab atau DPRD Kabupaten Malang,” ucapnya.
Pihaknya memastikan akan menyampaikan permohonan dari pembudidaya KJA kepada yang bersangkutan.
Mulai dari bupati Malang, gubernur Jawa Timur, PT PLN Nusantara Power, bahkan hingga ke pemerintah pusat seperti Kementerian BUMN dan presiden.
Seperti diberitakan, PLTS tersebut nantinya akan terapung di Waduk Karangkates.
Saat ini waduk tersebut sudah dimanfaatkan PT PLN NP untuk mengoperasikan PLTA Sutami dengan kapasitas 3 x 35 MW.
Ke depan, pengembangan PLTS tersebut akan semakin memaksimalkan pemanfaatan Waduk Sutami sebagai sumber energi terbarukan. (yun/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana