81 TAHUN lalu, dua bulan sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa dibacakan, Ir Soekarno menyampaikan rumusannya tentang lima prinsip dasar negara. Lima prinsip yang digalinya dari pandangan hidup, nilai-nilai, dan akar budaya masyarakat yang hidup di atas bumi Nusantara.
Kelima prinsip itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Lima prinsip atau sila itulah yang dalam perjalanan sejarah berikutnya, oleh para founding fathers bangsa kita, disepakati menjadi rumusan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang.
Kelimanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Lima sila itulah yang disebut sebagai falsafah, ideologi, serta dasar negara. Ia merupakan landasan atau fondasi utama dalam penyelenggaraan, pengaturan, dan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, pedoman moral, sekaligus cita-cita atau visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks yang sedang intensif dikerjakan oleh Pemerintah Kota Malang sekarang, saya ingin mengingatkan kembali tentang apa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI itu. Khususnya tentang apa yang dimaksud dengan keadilan sosial.
Menurut Bung Karno, keadilan sosial adalah kondisi masyarakat yang adil dan makmur, bahagia untuk semua orang, tanpa ada penghinaan, penindasan, maupun pengisapan satu sama lain. Ini erat kaitannya dengan konsep pendirian negara yang dimaksudkan “semua buat semua”.
Dalam banyak pidatonya yang kini rekamannya bisa diakses dalam berbagai platform media sosial, Bung Karno sering mengutip apa yang disebut sebagai exploitation de l'homme par l'homme. Eksploitasi manusia atas manusia yang lain.
Prinsip keadilan sosial menentang keras hal itu. Tidak boleh ada pengisapan ekonomi dari yang kuat kepada yang lemah. Sebab, NKRI didirikan “semua buat semua”.
Lalu, di mana praktik seperti itu bisa dijumpai? Pasar tradisional. Tempat ini sering dipandang sebagai representasi dari praktik ekonomi kerakyatan yang egaliter. Dalam sejarahnya, pasar tradisional selalu terbentuk dari kehendak genuine rakyat. Yaitu, untuk mendapatkan barang kebutuhannya.
Awalnya lewat mekanisme barter. Setelah ditemukan uang sebagai alat tukar resmi, berkembang menjadi mekanisme jual-beli alias perdagangan. Keduanya, baik barter maupun jual-beli, mensyaratkan posisi yang sejajar antara penjual dan pembeli. Tidak ada yang saling mendominasi.
