KEPANJEN – Jumlah sekolah rusak yang akan diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus bertambah.
Sebab, anggaran pembangunan sekolah rusak juga bertambah.
Mulanya, Pemkab Malang mengalokasikan Rp 3,99 miliar.
Setelah efisiensi biaya perjalanan dinas dan beberapa sektor lain, kini dana sekolah rusak bertambah Rp 14 miliar, sehingga totalnya menembus Rp 17,99 miliar.
Bupati Malang H M. Sanusi memaparkan aliran dana hasil efisiensi.
”Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat retret, semua efisiensi daerah digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum. Termasuk sarana pendidikan, infrastruktur dan kepentingan lain di daerah,” ujar Sanusi kemarin.
“Ada sekitar Rp 14 miliar yang kami gunakan untuk membenahi sekolah rusak,” tambah orang nomor satu di Pemkab Malang.
Sebelumnya, pemkab merancang pembangunan 57 ruang kelas.
Masing-masing dijatah sekitar Rp 70 juta, sehingga membutuhkan Rp 3,99 miliar.
Dengan penambahan alokasi anggaran, dia mengatakan, gedung yang dibangun juga bertambah.
”Sekarang masih dalam proses survei (objek gedung yang akan diperbaiki),” kata dia
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang mengungkap ada 282 sekolah rusak, terdiri atas SD dan SMP.
Rinciannya, 99 sekolah rusak ringan, 70 sekolah rusak sedang, dan 113 sekolah rusak berat.
Kerusakan sebagian besar di ruang kelas, sehingga beberapa di antaranya tidak layak dijadikan sebagai tempat proses belajar mengajar.
Ada yang menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) di musala, di ruang guru, dan ada pula yang terpaksa dicampur dengan kelas lain.
Sedangkan untuk perbaikannya dilakukan secara bertahap.
Namun dengan adanya tambahan biaya perbaikan dari anggaran hasil efisiensi, perbaikan sekolah rusak bisa lebih cepat.
Sanusi mengatakan, pemanfaatan anggaran hasil efisiensi untuk perbaikan sekolah sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025.
Salah satu pembahasannya berbunyi, hasil efisiensi dapat dialihkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, serta optimalisasi penanganan pengendalian inflasi.
Kemudian juga untuk stabilitas harga makanan dan minuman (mamin), penyediaan cadangan pangan, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
“Total efisiensi sekitar Rp 108,5 miliar. Itu kami bagi untuk perbaikan sarana pendidikan, infrastruktur, sanitasi, dan juga pengairan pada 2025,” ucap Sanusi.
Anggaran tersebut diperoleh dari pemangkasan beberapa pos anggaran.
Untuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas saja menembus Rp 65 miliar.
Sanusi menyebut, pemangkasan perjalanan dinas berlaku untuk semua perangkat daerah (PD), termasuk pos anggaran bupati Malang juga dipangkas.
“Untuk bupati, anggaran perjalanan dinas ke luar negeri kami hapus. Jadi tidak akan pergi ke luar negeri. Kalau mau pergi, biaya sendiri,” pungkasnya. (yun/dan)
Editor : A. Nugroho