KABUPATEN - Jumlah Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini bencana di Kabupaten Malang masih terbatas. Menurut data BPBD Kabupaten Malang, hanya terdapat 20 EWS yang tersebar di sejumlah wilayah. Dengan rincian, satu EWS gunung api, tiga EWS gempa bumi, lima EWS tsunami, tiga EWS banjir, dan delapan EWS tanah gerak sebagai antisipasi longsor.
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Kabupaten Malang Zainuddin menyebut ada lima EWS yang kini rusak. Kelimanya yakni EWS tanah gerak di Dusun Krajan, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo yang dipasang pada 2017 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Keberadaan alat itu di sana cukup penting. Sebab, lokasi tersebut merupakan daerah dengan ancaman bencana tanah longsor. Sedangkan dua EWS tanah gerak yang sempat rusak sudah diperbaiki pada 2023 lalu. EWS tersebut terletak di Dusun Barakan, Desa Pait, Kecamatan Kasembon dan Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang.
”Pengadaan EWS baru masih sangat terbatas. Jadi prioritas kami fokuskan pada pemeliharaan EWS yang masih ada agar tetap berfungsi optimal,” ujar dia beberapa waktu lalu. EWS yang sudah ada tersebut juga diperoleh dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BNPB, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selain alat, BPBD Kabupaten Malang juga mengoptimalkan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Dengan adanya destana, diharapkan masyarakat setempat dapat melakukan penanganan awal saat terjadi bencana.
Sebab, bencana biasanya terjadi begitu cepat. Sehingga, setelah melalui pembinaan, masyarakat setempat bisa menyelamatkan diri pada awal-awal terjadinya bencana. Destana tersebut memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang beranggotakan sekitar 25 sampai 30 orang.
Mereka diberi pemahaman terkait kebencanaan sekaligus simulasinya. Simulasi tersebut terkait pertolongan pertama. Pihaknya menyampaikan sekaligus menunjukkan praktik cara evakuasi dan menolong korban bencana dengan ilmu medis dasar.
”Upaya penguatan peringatan dini juga dilakukan melalui sistem peringatan berbasis masyarakat, koordinasi dengan BMKG, serta pemanfaatan saluran komunikasi digital,” kata pejabat eselon III B Pemkab Malang itu. Pihaknya juga berharap ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi kebencanaan kepada masyarakat. (yun/by)
Editor : A. Nugroho