KABUPATEN - Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada postur anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Malang. Salah satu yang terdampak signifikan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang. Tahun ini, anggaran BPBD terpangkas hingga Rp 4 miliar.
Pengurangan anggaran tersebut memaksa BPBD melakukan penyesuaian di hampir seluruh kegiatan. Terutama pada program sosialisasi dan pelatihan kebencanaan yang harus dipangkas cukup dalam. Tahun ini, alokasi untuk kegiatan tersebut hanya sekitar Rp 1 miliar.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, beban terbesar anggaran berada pada pos belanja pegawai dan operasional. Saat ini, BPBD memiliki 52 pegawai aktif yang bekerja setiap hari.
”Karena dana terpangkas, kami terpaksa mengurangi jam kerja. Lembur jaga yang biasanya empat orang, sekarang hanya dua orang,” ujar Purwoto.
Selain belanja pegawai, kebutuhan operasional juga sulit ditekan. BPBD harus tetap menyiagakan posko tanggap darurat bencana. Tahun ini terdapat lima posko yang direncanakan beroperasi hingga Maret mendatang. Jumlah personel penjaga posko pun terpaksa dikurangi demi menekan biaya.
BPBD juga menanggung operasional 22 unit kendaraan roda empat. Biaya perawatan, bahan bakar, hingga akomodasi menjadi beban rutin setiap tahun.
”Belum lagi listrik dan operasional lainnya. Tahun lalu saja, belanja pegawai dan operasional mencapai Rp 6,5 miliar,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang itu.
Dengan keterbatasan anggaran, kesiapsiagaan bencana tahun ini hanya difokuskan pada dua jenis ancaman. Yakni bencana hidrometeorologi yang diperkirakan berlangsung hingga Maret, serta siaga kekeringan dan kebakaran hutan pada Juli–Agustus.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, BPBD berencana memperkuat kolaborasi lintas OPD. Salah satunya dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong pembentukan desa tangguh bencana (Destana).
”Namun ini juga tidak mudah, karena dana desa tahun ini ikut dipangkas,” imbuh Purwoto.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir menilai kinerja BPBD selama ini masih terlalu banyak diwarnai kegiatan seremonial. Menurut dia, pelatihan dan sosialisasi kebencanaan belum memiliki struktur yang berkelanjutan.
”Tahun ini BPBD harus lebih cermat. Fokusnya seharusnya pada penguatan sumber daya manusia dan mitigasi bencana,” tegas pria yang akrab disapa Adeng itu.
Ia juga meminta BPBD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran. Sebab, pagu indikatif anggaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengacu pada rencana kerja OPD.
”Kalau ada pemangkasan, ya harus lebih selektif lagi dalam membelanjakan anggaran,” ujarnya.
Menurut Adeng, tanpa perubahan strategi pengelolaan dana, upaya membangun daerah tangguh bencana hanya akan berhenti di permukaan. Padahal, yang dibutuhkan adalah sistem kesiapsiagaan yang benar-benar siap menghadapi bencana kapan pun terjadi. (aff/adn)
Editor : Aditya Novrian