KEPANJEN – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP bakal dimulai 2 Juni depan. Agar kecurangan tahun lalu tidak terjadi lagi, anggota DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat koordinasi bersama pemkab beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq mengatakan, pada pelaksanaan SPMB tahun lalu, masih ditemukan pendaftaran secara offline. Padahal, seharusnya sudah online.
”Pelayanan secara langsung (offline) seharusnya hanya digunakan untuk keperluan verifikasi data calon siswa,” ujar Zia yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain pelayanan pendaftaran yang masih konvensional, pihaknya juga menyoroti penambahan rombongan belajar (rombel) dan ruang kelas baru ketika jumlah pendaftar membeludak. Dia menegaskan, penambahan rombel seharusnya dilakukan melalui perencanaan sejak awal. Bukan di tengah-tengah proses SPMB.
Zia mengungkap, kebutuhan penambahan rombel tersebut banyak terjadi di wilayah dengan jumlah penduduk tinggi, misalnya di Pakis.
“Di sana, jumlah calon siswa terus meningkat, sehingga kebutuhan ruang belajar ikut bertambah. Penambahan tersebut memang solusi jangka pendek, tapi tetap harus melalui mekanisme yang berlaku,” kata dia.
Dalam rapat beberapa waktu lalu, Zia juga menampung usulan supaya pendaftaran di lembaga MTs negeri dan SMP negeri dilaksanakan serentak. ”Biasanya MTs negeri membuka pendaftaran lebih dulu. Jadi yang tidak lolos seleksi ke sana (MTs N), akan mendaftar ke SMPN,” katanya.
”Seolah-sekolah SMPN ini jadi opsi kedua. Makanya mereka menyarankan supaya dilaksanakan bersama-sama,” imbuhnya.
