KEPANJEN - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan banyak dikeluhkan. Salah satunya karena buah yang diberikan masih mentah. Keluhan-keluhan tersebut turut disampaikan ke anggota DPRD Kabupaten Malang.
Anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok menyebut, pihaknya sudah menerima keluhan dari 9 sampai 12 kecamatan. Mulai dari Gondanglegi, Bululawang, Singosari, Lawang, Poncokusumo, Dampit, Ampelgading, dan Tumpang.
”Beberapa teman DPRD yang lain juga menerima keluhan yang sama. Jadi saya membaca pola, kalau produk yang dibagikan ini ternyata mirip. Yaitu kurma atau buah-buahan, susu, dan roti,” kata dia.
Dia menganggap, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kompak atau menyepakati satu petunjuk teknis (juknis) dan berlaku di semua wilayah. ”Saya baca di medsos (media sosial), hampir seluruh wilayah sama. Banyak yang merasa menu MBG pada bulan puasa tidak memenuhi standar gizi,” ucap politisi PDIP itu.
Ada juga yang mengeluhkan bahwa anaknya menerima pisang mentah dan kentang yang belum dikupas. ”SPPG kan punya ahli gizi. Masa iya ahli gizi merekomendasikan buah mentah, kemudian roti yang kedaluwarsa. Ini temuannya kan begitu,” imbuhnya.
Karena berbagai keluhan itu, dia berharap seluruh kepala SPPG dapat memenuhi tanggung jawabnya dan bekerja dengan baik. Supaya masyarakat tidak berasumsi negatif terhadap program tersebut.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya juga akan menggelar rapat kerja (raker) dengan dinas pendidikan dan satuan petugas (satgas) MBG Kabupaten Malang.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq meminta publik tidak menilai program tersebut secara sepihak. Menurut dia, pelaksanaan SPPG sudah melalui mekanisme pengawasan dan standar yang jelas. Baik dari sisi kualitas bahan pangan maupun proses distribusi.
”Kalau ada satu dua temuan di lapangan, harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” ujar dia.
Baca Juga: 3.561 Orang di Kabupaten Malang Belum Kebagian MBG
Saat ini, terdapat 188 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Berdasar informasi yang beredar, dugaan ketidaksesuaian hanya terjadi di dua atau tiga titik. Dan, tidak berlangsung setiap hari.
”Kami dikirim gambar, menu, proses dan lainnya. Bagus sesuai standar. Tapi kami juga tidak menyebut program ini sudah sempurna, kami tetap menerima kritik,” ujarnya. Dia menegaskan, kritik tetap diperlukan sepanjang ada data dan disampaikan melalui mekanisme evaluasi yang tepat.
Dia juga mendorong masyarakat untuk melapor secara langsung jika menemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan agar segera ditindaklanjuti. (yun/by)
Editor : A. Nugroho