KEPANJEN - Banyaknya keluhan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan mulai ditindaklanjuti Pemkab Malang. Sebagai langkah awal, Bupati Malang H M. Sanusi mengumpulkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk ikut dalam rapat koordinasi (rakor) optimalisasi MBG.
Rakor tersebut dilaksanakan di Pendapa Agung Kabupaten Malang, kemarin (27/2). Dalam rakor tersebut, forkopimda juga menerima berbagai keluhan dari kepala SPPG. Mulai dari mendapat intimidasi dari oknum mitra SPPG, bahan baku yang tidak sesuai dengan permintaan seperti jeruk yang masih hijau, hingga sulitnya memenuhi bahan baku dari peternak lokal.
“Kami akan memberi pendampingan supaya nanti mereka (kepala SPPG) bisa menjalankan SOP dengan benar,” kata Sanusi, kemarin. Melalui rakor tersebut, pihaknya akan mencari solusi supaya keluhan dapat teratasi secara bertahap. Di antaranya melalui penyediaan layanan call center dari dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) yang berkolaborasi dengan satuan petugas (satgas) MBG Kabupaten Malang.
Pemkab juga akan mengurai kembali satu per satu permasalahan. Utamanya terkait menu MBG yang tidak sesuai ketentuan. Seperti yang beberapa lalu dikeluhkan penerima manfaat, yakni pisang yang masih mentah. “Dari kepala SPPG yang hadir ini dapat diketahui persoalannya. Ternyata bukan hanya SPPG yang tidak baik, tetapi bisa juga mitra yang memberi bahan baku tidak sesuai,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris I Satgas MBG Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi menyebut, keamanan pangan penerima manfaat MBG akan semakin diperhatikan. Salah satunya dengan memberikan sanksi kepada SPPG jika ada siswa yang keracunan MBG. “Aturan yang baru ada dan sekaligus kami sosialisasikan hari ini (kemarin). Jadi di Kabupaten Malang belum ada yang disanksi,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) itu.
Dia menegaskan, komunikasi antara SPPG dan mitra penyedia bahan baku harus semakin baik. Menurutnya, kepala SPPG harus memiliki keberanian menolak dari supplier jika ada barang yang tidak sesuai. Supplier juga harus berkomitmen mau mengganti apabila kualitas bahan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan SPPG.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Turen Dani Ramadan menyebut, di wilayahnya memang pernah ditemukan keluhan dari penerima manfaat. Namun, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, PIC di sekolah, SPPG, dan mitra.
Dari sana, pihaknya mencoba menyelesaikan setiap problem secara internal. “Kalau di Turen ada yang menggunakan koperasi atau lainnya. Biasanya ada kendala di harga. Kami mengatasinya dengan membangun tim untuk survei harga pasar,” pungkasnya. (yun/by)
Disunting kembali oleh Afida Rahma Tsabita
Editor : Aditya Novrian