KEPANJEN, RADAR MALANG - Pembangunan Alun-Alun Kepanjen diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 150 miliar. Tidak ditanggung APBD, melainkan melibatkan sektor perbankan. Pemkab menyiapkan opsi untuk menggandeng Bank Jatim. Biaya pembangunan akan diambilkan dari dividen pemerintah di bank pelat merah tersebut.
Bupati Malang H M. Sanusi menyampaikan, jika tidak ada aral, penganggaran tersebut akan dialokasikan tahun depan. Baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunan fisiknya.
“Kami akan memakai dari dividen saham pemkab yang ada di Bank Jatim. Per tahun, kami menerima sekitar Rp 13,8 miliar (dividen),” ujar Sanusi beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan, lokasi alun-alun yang sebelumnya di belakang Kantor Bupati Malang tersebut dipindah ke sekitar Stadion Kanjuruhan. Saat ini, lahan tersebut masih berupa area persawahan yang dikelola masyarakat.
“Kalau di sini (area Stadion Kanjuruhan), masyarakat yang ingin berlari, rekreasi, atau istirahat, bisa dilakukan semua. Fasilitasnya langsung tersambung,” ucap orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu.
Baca Juga: Alun-Alun Kepanjen Geser ke Stadion Kanjuruhan
Dia melanjutkan, anggaran Rp 150 miliar tersebut untuk penyediaan fasilitas rest area sekaligus pembebasan lahannya. Jika terealisasi, area dengan luas sekitar 3 hektare tersebut diharapkan seperti Alun-Alun Merdeka, Kota Malang.
Selain itu, di bagian selatan juga akan disediakan lapak untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari 33 kecamatan. Oleh karena itu, dia berharap ada peningkatan ekonomi masyarakat. Utamanya di sekitar Kecamatan Kepanjen.
Terpisah, Pemimpin Cabang Bank Jatim Kepanjen Satria Dananjaya mengatakan, skema pembiayaan yang disediakan untuk pembangunan Alun-Alun Kepanjen melalui kredit pemda. Pengajuannya tidak ada syarat khusus, namun harus masuk di perencanaan anggaran pemkab.
“Kami punya skema kredit khusus pada pemda. Nanti tergantung kebutuhannya berapa, bisa kami fasilitasi dan tidak ada batas minimal atau maksimal, selama sudah dianggarkan,” ucapnya.
Baca Juga: Pelaku Curanmor Dibekuk di Kepanjen setelah Buron Hampir Setahun, Polisi Amankan Honda Scoopy
Dia melanjutkan, pembayaran menggunakan dividen tersebut merupakan teknis yang disiapkan pemkab. Namun, pihaknya tetap memiliki skema tersendiri untuk pembiayaan.
“Kami sudah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) beberapa waktu lalu. Tahun kemarin (2025) saja, pendapatan dividen untuk PAD Kabupaten Malang itu Rp 13,8 miliar,” pungkasnya.(yun/dan).
Editor : A. Nugroho